Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi Serap Aspirasi GTKHNK 35+

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dalam rangkaian reses di daerah pemilihan Jawa Timur VII, anggota komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Pribowo melakukan serap aspirasi dengan menemui Guru dan Tenaga Kependidikan Non Honorer K2 (GTKHNK 35+) di aula Hotel Mahesa jalan Ahmad Dahlan Kota Ponorogo, Kamis(12/03/2020)

Johan Budi menerima keluhan dan masukan dari GTKHNK 35+ yang berasal dari berbagai kota di Jawa Timur yang nantinya akan dibawa sebagai bahan di pertemuan Komisi II DPR RI.

“Mereka menyuarakan agar guru dan tenaga kependidikan non honorer K2 35 plus diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

Dikatakan Johan Budi, dalam Panja Komisi II DPR RI kemarin juga melakukan pembahasan tentang seleksi PNS dan sudah menjadi kesimpulan serta usulan dari komisi II agar tenaga honorer ini bisa segera diselesaikan.

Baca:  Antisipasi Masa Aksi 115, Polres Ponorogo Gelar Razia Penyekatan di Perbatasan

“Tentu ada sekemanya, dimana pemerintah dengan APBN nya yang terbatas, tapi yang pasti ada sekema untuk menyelesaikan teman-teman honorer,” jelasnya.

Mantan juru bicara KPK ini menambahkan,”pengabdian mereka harusnya dihargai. Karena masa kerjanya minimal sudah 10 tahun. Ini akan menjadi salah satu faktor untuk menerima mereka. Ini baru usulan, dan yang punya kebijakan ini adalah pemerintah,”tuturnya.

Sementara itu Ketua GTKHNK 35+ Kabupaten Ponorogo Aris Andrianto, saat ditemui kanalindonesia.com usai pertemuan dengan Johan Budi mengatakan, “hari ini kami menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat melalui Pak Johan Budi anggota DPR-RI Komisi II, meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Kepres PNS yang berusia diatas 35 tahun bisa diterima menjadi PNS tanpa tes. Dan untuk yang berusia 35 tahun kebawah, agar pemerintah menggaji setara dengan UMK lewat APBN perbulan,” ucapnya.

Baca:  Pesta Kembang Api Pembukaan Grebeg Suro 2016

Aris juga menjelaskan dari para GTKHNK 35+ ini memiliki masa kerja yang bervariasi, mulai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun.

“Paling sedikit masa kerjanya 10 tahun, dan jumlahnya ada 250 orang di Jawa Timur,” katanya.

Dijelaskan Aris, hari ini yang datang menemui Johan Budi dari Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non K2, diantaranya ada Ketua Jawa Timur, Mojokerto, Lumajang, Sidoharjo, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan.

Aris berharap agar GTKHNK 35+ bisa mendapatkan Kepres kemudian diangkat PNS tanpa test.

“Kemarin kami sudah mengadakan Rakornas yang pertama di Jakarta tanggal 20 Pebruari 2020, dihadiri seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan hasil Rakornas, sudah kita serahkan Pak Johan Budi, untuk diserahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk bahan Komisi II DPR-RI,” pungkasnya.

Baca:  Puluhan Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi di Aloon-aloon Ponorogo