Komisi III DPRD SBB Desak PT MUK Lunasi Kewajiban Pajak ke Pemda SBB

Reporter: Suneth

SERAM BAGIAN BARAT, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SBB, dalam hal ini komisi III DPRD SBB melakukan rapat dengar pendapat bersama dinas Pendapatan, dan PTSP, camat Taniwel, dan tiga desa guna menindaklanjuti permasalahan yang ditemui Komisi III DPRD SBB saat meninjau lokasi pengelolaan batu pecah oleh perusahaan PT Mutu Utama Kontruksi.

Ketua komisi III DPRD kabupaten Seram Bagian Barat Abu Silawane dikatakannya. RDP dilakukan guna menindaklanjuti hasil tinjauan komisi III DPRD SBB beberapa waktu atas laporan terkait dengan adanya penjualan bahan baku material berupa batu pecah oleh perusahaan PT Mutu Utama Kontruksi ke Halmahera.

Dalam RDP terdapat banyak masalah yang dilakukan oleh PT Mutu Utama Kontruksi terkait perizinan dan pajak yang belum dibayar ke daerah. Terkait perizinan kemudian pihak perusahaan melaksanakan kewajiban dalam hal ini untuk lalukan pembayaran pajak,distribusi kepada desa yang memiliki wilayah tersebut.

Namun yang dikatakan pihak perusahan ada kejanggalan dan keanehan saat RDP digelar siang tadi di ruang rapat komisi I DPRD SBB Jumaat 13/3/2020

Keanehan ini menurut Silawane hal berkaitan dengan kealfaan perusahan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam hal iuaran pembayaran pajak serta izin yang menjadi ketidakpastian makanya pada akhir kesimpulan komisi III bersepakat untuk menutup sementara perusahaan dimaksud.

Baca:  Makan Patita Pemkab SBB Bersama Masyarakat, Bupati SBB : Minta Tetap Menjaga Semangat Orang Basudara

Dalam hal ini melaksanakan aktivitas sambil menyelesaikan kewajiban perusahan untuk melunasi pajak yang belum dibayarkan yang menjadi tunggakan pihak perusahan sendiri saat ini,”jelas Silawane.

Dikatakan Silawane, ada dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan antara pihak perusahan , pemda dan Komisi III DPRD SBB apabila sampai denhan beberapa hari kedepan pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban itu maka kita akan tutup perusahaan untuk tidak lagi melaksanakan aktivitas di daerah Seram Bagian Barat terutama ditaniwel.

Yang pasti kalau pihak perusahaan tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi keputusan komisi dihadapan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan dan PTSP, selain menutup yang jelas kita akan mengarah ke proses hukum karena ini jelas-jelas merugikan masyarakat yang ada diSeram Bagian Barat khususnya wilayah kecamatan Taniwel.

Dikesempatan yang sama pula. Wakil ketua komisi III DPRD SBB Asmat Tamalene dengan tegas meminta perusaha Multi Utama Kontruksi untuk segerah selesaikan permasalahan pajak yang belum dibayarkan ke pemerintah daerah dalam hal ini dinas Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat.

” Saya mintakan perusahan untuk berhenti melakukan aktivitas pengelolaan batu pecah untuk sebentara waktu, sampai melunasi tunggakan pajak yang belum dilunasi itu, sekali lagi tegaskan jangan lagi ada aktivitas pekerjaan sebelum tunggakan pajak itu dilunasi” tegas Tamalene.

Baca:  Bersama Forkopimda Jatim, Kapolres Sampang Hadiri Kegiatan Maulid Nabi Secara Virtual

Tamalene juga kesal dengan apa yang disampaikan pihak perusahan, karena menurut tamalene pihak perusahan tidak berbicara jujur soal operasi pengelolaan batu pecah yang selama ini dijalankan oleh pihak perusahan. Padahal perusahan tersebut sudah melakukan operasi dari tahun 2018, namun pengakuan dari pihak pengawas perusahan bahwa operasi yang dijalankan ditahun 2019.

Bukan hanya itu, Tamalene pun sesalkan dengan apa yang sudah dilakukan pihak perusahan dengan melakukan ekspor bahan baku keluar dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke Halmahera dengan sudah dua kali melakukan pemuatan, padahal pengambilan materi tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jalan Taniwel – Saleman tahun 2020,

Tapi ternyata ada pemuatan bahan baku ke luar daerah dan Tamalene pun menanyakan izin soal pemuatan bahan baku keluar daerah itu,apakah pihak perusahaan kantongi izin itu atau tidak jika tidak ada maka diduga adanya indikasi pencurian yang dilakukan pihak perusahan tersebut ” Kesal Tamalene.

Pantau KANALINDONESIA.COM ,usai dilakukan RDP, ada surat pertanyaan yang dibuat dan disekapati bersama baik dari pihak perusahaan, Pemda ,DPRD SBB dan pejabat desa kasie dalam suara pernyataan ada 8 poin yang harus melaksanakan segala ketentuan yang berlaku demi memenuhi segala kewajiban (wajib pajak), sesuai
dengan hasil rapat dimaksud antara lain.

Baca:  Serahkan Fasilitas Mesjid Jami Luhu, Heluth : Minta Doakan Keselamatan Untuk Negeri Tercinta

Pembayaran pajak atas penggunaan material MBLB/Galian C dari base camp Hulung ke lokasi pelabuhan penampung sementara. Atas kekurangan laporan penggunaan material MBLB/Galian C yang telah terjual ke Halmahera
senilai 2.900m3 (6000m3 sesuai laporan hasil ceck on the spot Komisi III dikurangi dengan 3100 m3 laporan perusahaan ke Badan Pendapatan Daerah).

Pembayaran pajak reklame papan nama base camp perusahaan (2019 dan 2020). Pembayaran BPHTB atas penggunaan lahan base camp dan lokasi pelabuhan penampung sementara. Pembayaran Iuran ke desa Hulung dan Desa Taniwel. Disarankan melibatkan Desa Kasie.

Kewajiban menjaga dan memelihara Lingkungan alam dan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta memenuhi seluruh syarat ijin sebelum melaksanakan kegiatan penambangan material MBLB/Galian C.

Memenuhi kewajiban CSR Perusahaan kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, terutama desa sekitar areal penambangan. Melaporkan secara periodik (per minggu) volume material MBLB yang dikeluarkan serta tujuan
dan penggunaannya. @Suneth