Datangi BPN Ponorogo, Anggota Komisi 2 DPR RI Johan Budi Dengarkan Permasalahan Pertanahan

Kepala BPN Ponorogo Arya Ismana ( kiri) dan anggota komisi 2 DPR RI Johan Budi saat reses di kantor BPN Ponorogo

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dalam rangkaian reses di Kabupaten Ponorogo, anggota komisi 2 DPR RI Johan Budi mendatangi Kantor BPN Ponorogo.

Dalam kesempatan tersebut, Johan Budi mendengarkan masukan dan permasalahan terkait dengan pertanahan yang memang sangat krusial di masyarakat.

“Kalau ada informasi terkait dengan sengketa tanah, saya meminta masukan dari BPN di daerah yang melaksanakan secara langsung PTSL,” katanya.

Dari kepala kantor BPN Ponorogo Arya Ismana dan pegawai BPN, Johan Budi mendapatkan banyak informasi pada pertemuan tersebut.

“Kebetulan kita di komisi 2, baru saja mengadakan panja PTSL, dan sudah selesai kemarin,” ujarnya.

Soal sengketa tanah lanjut Johan Budi, terjadi di berbagai tempat, Ia berharap BPN dapat menyelesaikan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pertanahan, karena BPN sebagai mediator.

Baca:  Ditinggal Nyemprot Bawang, Motor Milik Warga Ponorogo Raib Digondol Maling

“Kita ingin tahu di Ponorogo, bagaimana peran BPN Ponorogo dalam membantu menyelesaikan sengketa tanah, antara warga dengan pemerintahan atau dengan pihak swasta, atau dengan BUMN,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Johan Budi mendapatkan laporan yang cukup mencengangkan, yaitu permasalahan yang terjadi di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, dimana ada 58 KK warga terdampak bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2000 lalu dan hingga sekarang belum bisa mengurus sertifikat tanah yang ditempatinya. Dimana tanah tersebut merupakan hasil tukar guling dengan pihak Perhutani. Sementara dari hasil tukar guling tersebut, pihak Perhutani sudah memasukan sebagai asset miliknya.

“Ini akan menjadi model dan cara penyelesaian tanah dengan pihak Perhutani. Maksud saya, kasus di Desa Gajah ini akan bisa diselesaikan dengan kasus yang mirip-mirip dengan kasus yang pernah diselesaikan oleh Pemkab Ponorogo. Dan tentunya penyelesaian yang baik akan kita ambil, karena ternyata bisa menyelesaikan sengketa tanah antara warga dengan Perhutani,” terangnya.

Baca:  Tinjau Persiapan Arus Mudik, Pak De Karwo : Tanggal 8 hari Jumat Jembatan Sudah Selesai

Sementra Arya Ismana selaku Kepala BPN Ponorogo mengungkapkan masih ada beberapa permasalahan yang menjadi atensi untuk diselesaikan terkait sengketa tanah.

Seperti yang terjadi tanah aset Kodim 0802 masih ada beberapa tempat yang belum bisa disertifikatkan, dan sementara sudah masuk dalam inventaris,  tanah milik KAI yang saat ini dipakai warga untuk usaha dagang, rumah dan statusnya masih pinjam pakai.

“Di Desa Gajah, Kecamatan Sambit ada 58 KK sampai hari ini belum bisa mengurus sertifikat PTSL, karena bencana alam dan direlokasi ditanah milik perhutani. Karena pihak Perhutani belum melepas lahan yang saat ini ditempati warga, sedangkan tanah warga saat ini sudah menjadi asset resmi Perhutani dan dilakukan penanaman,” pungkasnya.

Baca:  Audensi Dengan AMSI, Kapolda Jatim Minta Media Halangi Berita HOAX