TC Jatim Minta KPK Ambil Alih dan Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Bupati Mojokerto

kordinator TC Jatim saat mendatangi kantor KPK ( foto : Elo_KIcom)

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Melihat carut marutnya proses penegakan hukum di Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur, meminta pada aparat penegak hukum khususnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus pembobolan bank Jatim, dengan terdakwa Carolina Gunadi dan Yudi Setiawan yang sudah divonis oleh pengadilan Tipikor Surabaya.

Pasalnya dari kasus pembobolan Bank Jatim ini, yang di hukum hanya pelaku yang membantu menyetorkan sejumlah uang.

Joko Fatah Rokhim, selaku kordintor TC Jatim memaparkan, bahwa dalam perkara pembobolan Bank Jatim yang divonis hanya pemberi dan penyalur aliran tersebut, namun penerima dan yang mengambil uang hasil pembobolan bank tersebut, lolos dari jeratan hukum dan seolah-olah memberikan kesan pada publik bahwa Bupati kebal akan hukum di Indonesia.

“Meskipun dalam fakta persidangan bahwa aliran uang yang diberikan oleh Carolina Gunardi kepada Yudi Setiawan selanjutnya diserahkan kepada Bupati MKP, dengan saksi Untung Pujiadi, SE, MM selaku pimpinan Bank Mega Jombang, serta Hari Prasetyo, SH, yang merupakan staf Bank Mega Jombang, lolos dari jeratan hukum dalam kasus ini,”Ucapnya.

Lebih lanjut dikatakanya,”meskipun sejumlah bukti pencairan yang diterima Yudi Setiawan selanjutnya dilaporkan pada Bupati MKP melalui percakapan telpon seluler, hal ini dianggap tidak cukup kuat untuk menyeret MKP dari jeratan hukum, dikarenakan tidak ada bukti percakapan telpon antara Yudi Setiawan dengan MKP, menurut penyidik yang menangani perkara ini, meskipun kita tahu bahwa pihak kepolisian bisa saja bekerjasama dengan pihak provider untuk membuka transkip percakapan tersebut guna keperluan penyidikan,” ungkapnya.(05/01/2017).

Masih menurut Fatah,” ini adalah hal yang lucu bahwa bukti dalam fakta persidangan yang menjelaskan secara gamblang aliran uang dari Carolina pada Yudi waktu itu tidak dilakukan pengembangan dan tidak sama sekali menyentuh penikmat uang hasil pembobolan bank tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan Fatah,” yang aneh lagi, dari pihak penyidik tidak membuka bukti percakapan antara Yudi Setiawan dengan MKP, terkait pelaporan setelah uang tersebut sudah diterima dan diambil dengan saksi Untung Pujiadi selaku Pimpinan Bank Mega Jombang, hal ini dikarenakan MKP mempunyai kartu kredit di Bank Mega,” ungkapnya.

Atas fenomena anomali hukum inilah TC Jatim meminta pada KPK untuk menangani kembali dan mengembangkan kasus pembobolan Bank Jatim yang melibatkan Bupati Mojokerto MKP.

“Mengingat KPK sudah pernah menangani perkara ini dan sudah menetapkan MKP sebagai tersangka berdasarkan surat KPKRI Nomor: R1384/25/09/2014 tanggal 25 September 2014, sebelum kasus ini diambil alih oleh Dittipideksus Bareskrim Polri setelah adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR RI Rabu, 27 Januari 2016, dengan hasil bahwa kasus kredit fiktif pada PT BPD Jatim Cabang H. Muhammad Surabaya (Bank Jatim) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 52,3 M, untuk ditangani kembali oleh KPK dan diusut tuntas para pelaku koruptor itu,” pungkasnya.(elo)