Pemda SBB Gelar Bimtek Penyusunan Produk Hukum Kepada ASN

Reporter: Suneth

SERAM BAGIAN BARAT, KANALINDONESIA,COM: Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Bimbingan Teksnis ( Bimtek ) penyusunan produk hukum untuk ASN lingkup pemkab SBB, kegiatan buka langsung oleh Bupati SBB Moh Yasin Payapo Rabu 18/3/2020 yang bertempat di lantai III kantor Bupati SBB desa Morekau kecamatan Seram Barat kabupaten SBB.

Selain bimtek penyusunan produk hukum kepada ASN lingkup pemkab SBB, dilakukannya kerja sama dengan penandatangan nota kesepahaman antara Pemda SBB, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku,Kepolres SBB, Kejaksaan dan Law Firs.

Dalam sambutannya, Bupati SBB Moh. Yasin Payapo mengatakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam konteks daerah sangat di perlukan dan dudukan dasar aturan agar proses mekanisme dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara baik dan bijak.

Baca:  Hijaukan Alam, Jajaran Polsek Waesala Gelorakan Tanam Pohon

” Olehnya itu, sangat di perlukan kerjasama berbagai instansi dalam menyikapi aturan pemerintahan baik bersifat situasional maupun fungsional dalam pemerintahan itu sendiri. Pelaksanaan pemerintahan juga di laksanakan secara sistematis dan terstruktur ” Ucap Payapo

Jika kita mencermati perkembangan peraturan perundang – undangan baik di pusat maupun di daerah masih banyak UU yang belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehingga UU yang di buat sering mengalami perubahan.

” Untuk itu perlu pengetahuan yang memadai dalam merancang UU agar dapat di laksanan secara efektif di tingkat pusat maupun daerah secarah pasti,” Jelas Payapo.

Tambah payapo, selain itu dalam pembentukan peraturan Daerah dan pelaksaan aturan lainnya sebagai manah di atur dalam UU nomor 12 tahun 2011 dan peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah sebagai manah di ubah menjadi Permendagri Nomor 120 tahun 2018.

Baca:  69 Siswa SMA Negeri 7 Serba, Gelar Gladi UNBK Tahun 2020

” Yang mana mengatur tentang prinsip – prinsip atau asas yang harus di perhatikan setiap dalam perancangan peraturan perundang – undangan, sebab jika tidak demikian maka peraturan Daerah yang di buat tidak sertamerta di batalkan” Pungkas Payapo @ Suneth.