Sosialisasi Maklumat Kapolri, Kapolsek Lawa: Tidak Boleh Ada Acara Lulo Dan Resepsi Pernikahan

Reporter: Sanjaya

Kapolsek Lawa IPTU Ramli, (Foto: Sanjaya_kanalindonesia.com)

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kepolisian Resort Muna, Sektor Lawa meminta kepada masyarakat Kecamatan Lawa, Barangka dan Wadaga untuk tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Hal ini dilakukan atas instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Idham Azis melalui maklumatnya. Selasa (24/3/2020).

Kapolsek Lawa IPTU Ramli mengatakan, selama masa tanggap darurat virus corona tidak memperkenankan masyarakat mengadakan kegiatan keramaian seperti acara lulo dan resepsi pernikahan. Pihaknya akan menindak masyarakat jika tidak mengindahkan instruksi tersebut. Apabila ada masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi 3 pasal sekaligus dengan ancaman penjara maksimal satu tahun,” jelas Kapolsek Lawa IPTU Ramli.

Selama masa tanggap darurat, pihaknya juga tidak akan mengeluarkan suarat ijin keramaian acara lulo yang akan dilakukan masyarakat setempat sampai dicabutnya status darurat virus corona hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran covid -19 (virus corona).

Baca:  Diduga Plagiasi Raperda Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bupati Jombang Anggap Itu Sumber Inspirasi

“Kalau masyarakat yang tidak mengindahkan maklumat tersebut ia tidak segan – segan akan mengambil langkah tegas,” ujar Ramli.

Tak hanya acara lulo, ia juga tidak memperkenankan ada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti acara resepsi pernikahan.

“Kalau pernikahan tidak masalah dilakukan, asal tidak boleh dihadiri lebih dari 10 orang tapi kalau resepsi nda boleh”terang mantan Kapolsek Kabangka ini.

Ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar tidak ada dulu kegiatan sosial kemasyarakatan agar mengajak masyarakat untuk menghindari penyebaran virus corona dan juga menerapkan pola hidup sehat

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan tetap berada dirumah masing – masing untuk menghindari penyebaran virus corona sampai masa tanggap darurat dicabut.

Baca:  Jasa Raharja Rayakan HUT 60 Tahun Secara Virtual

Berikut ini bunyi 3 pasal yang digunakan polisi yang dapat digunakan dalam menindak warga bandel yang melawan saat dibubarkan tersebut:

1. Pasal 212 KUHP yakni barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 216 ayat (1) yakni Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Baca:  Kementan Dorong Petani Bentuk Korporasi Berbasis Mekanisasi

3. Pasal 218 KUHP yakni Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.(Sanjaya)