Imbas PAD Tak Penuhi Target, ASN Lingkungan Provionsi Jateng “urunan”

Wika Bintang Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KANALINDONESIA.COM, SEMARANG : Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah  tahun 2016, mengimbaskan sesuatu yang dinilai kurang baik bagi kinerja Aparaatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Jateng. Pasalnya untuk menutup kekurangan target PAD tersebut, Gubenur Jateng, Ganjar Pranowo terpaksa menghibau seluruh SKPD beserta jajarannya untuk menyisihkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan(TPP) mereka pada bulan November-Desember 2016 untuk disumbangkan ke kas daerah.

Jumlah nominalnya pun bervariasi, tergantung dari golongan jabatan ASN tersebut, kisarannya 10- 50 persen setiap orangnya tergantung pada golongan jabatannya.

Meski bisa diasumsikan sebagai sumbangan, pungutan tersebut dinilai kurang bijak bagi sebagian ASN baik dari pejabat tingkat Eselon maupun tingkat golongan. Nyatanya bergulir keluhan dari mereka, diantaranya, TPP yang dicetuskan oleh Ganjar sendiri tak mempunyai komitmen pasti dan membuahkan kekecewaan terhadap ASN.

Ketika di konfirmasi Sekertaris Daerah Jateng, Sri Puryono Karto Soedarmo membenarkan informasi tersebut. Lewat pesan singkat dirinya menjelaskan jika hal tersebut bukanlah pemotongan tapi himbauan dari Gubernur untuk menyumbang sebagian dari TPP.

“maaf saya luruskn, tidak ada pemotongan TPP, himbauan pak gubernur adalah untuk menyumbang sebagian dari TPP, dalam rangka mewujudkan sensitivitas atas tidak tercapainya pendapatan, dalam hal ini tidak ada paksaan dan tidak ada sangksi, namanya juga sumbangan. Matur nuwun atensinya. Wass,” jelasnya melaui pesan singkat. Jumat (6/1/17).

Beberapa pihak menilai hal tersebut melanggar hukum karna meski diasumsikan sumbangan pungutan tersebut tanpa disertai hukum formil. Bahkan diantara kalangan ASN sendiri menyayangkan keputusan tersebut, meski alasannya demi mencapai target PAD, justru disitu menunjukan kelemahan Gubernur dalam mengelola APBD.

“ ya, kecewa saja, mas. Sudah seneng dapat tunjangan untuk meningkatkan produktivitas, namun ketika ada potongan ini jadi lemes lagi,” ungkap salah satu ASN yang tidak mau disebut namanya.

Disisi lain beredar kabar bahwa hal tersebut di tengarai dapat berakibat dugaan pungutan liar (pungli). Meskipun belum jelas, senter terdengar kabar jika di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng, sembilan ANS sudah di panggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh DirReskrimsus Polda Jateng terkait dana “sumbangan” tersebut.

Ketika dikonfirmasi, saat ditemui Wika membenarkan adanya himbauan untuk mengumpulkan sebagianTPP jajarannya untuk disumbangkan ke kas daerah agar target PAD terpenuhi, tapi dirinya menyangkal jika itu tindakan yang illegal, karena menurutnya itu sifatnya sumbangan dan tidak mengikat atau memaksa, pihaknya juga menolak sumbangan itu disebut potongan.

Jadi Intinya bahwa kondisi PAD Provinsi jawa Tengah itu tidak tercapai. Ini sudah diketahui sejak Agustus. Sehubungan dengan hal itu pak gubernur itu “Ngudo roso” dengan kami semua SKPD. Jika PAD tidak tercapai maka kegiatan untuk masyarakat tidak terpenuhi, karna PAD untuk kegiatan tahunan,” jelas Wika.

Menurut Wika, mendapat curahan hati Gubernur tersebut, ahkirnya semua SKPD sepakat untuk mencari alternatifnya, yakni, dengan menyumbngkan sebagian TPP yang di dapat, dari situ kemudian setiap SKPD meneruskan himbauan tersebut ke seluruh jajaran dan stafnya.

“kita suruh merapatkan himbauan tersebut ke setiap bidang, dana yang terkumpul nantinya melalui sekertariat langsung diserahkan ke kas daerah dengan atas nama Wika Bintang CS, sebagai rekening lain-lain atau sumbangan pihak ke- tiga,” jelasnya.

Mengenai jumlah dana yang terkumpul dari Disnakertrans, wika menyebut total dananya sebesar Rp. 284.840.000. disinggung masalah ke Sembilan stafnya yang di periksa Direskrimsus Polda Jateng, Wika membenarkannya, tapi enggan berkomentar banyak.

“ karna adanya masalah itu(red: pemeriksaan di Polda), untuk bulan Desember saya serahkan ke masing- masing ornag untuk menyumbangkannya jadi tidak secara kolektif lagi, yang mau nyumbang silahkan yang tidak ya silahkan,” ujarnya. (Sigit)