DPRD Jatim Sebut Gubernur Jatim Belum Transparan Terkait 2,3 T Dana Untuk Penanganan Covid 19

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengaku belum mengetahui terkait anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,348 triliun oleh Pemprov. Hal ini disampaikan usai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor DPRD Jatim, Minggu (5/4).

Dari Pantauan, Rapim tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Achmad Iskandar, Anwar Sadad, Anik Maslachah dan Sekwan DPRD Jatim Andi Fajar Nugroho. Mereka membahas efisiensi anggaran 35 persen anggaran DPRD Jatim.

“Kita juga belum tahu, Rp 2,348 ini didapat dari mana saja. Mangkanya kita nanti akan menanyakan anggaran itu dari mana saja ke Bu Gubernur,” katanya.

Dijelaskan Kusnadi yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini bahwa DPRD Jatim kali pertamanya diminta dari anggaran dewan sebesar Rp 82 miliar. Menurutnya, permintaan Pemprov tersebut telah dituruti dengan menggelontorkan sebesar Rp 100 miliar.

“Tapi, sekarang ada permintaan lebih lagi bahwa 35 persen dari biaya langsung. Oke kita sepakat Rp 139,9 miliar,” terangnya.

Baca:  Imbas Covid-19, Disperindag Tulungagung Ujicoba Belanja Online

Atas permintaan Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu, kata Kusnadi, dalam rangka pengendalian Covid-19 sampai pada recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. “Nah, ini diperlukan dana sekitar Rp 2,384 triliun. Ini yang kita perlu diskusikan,” papar dia.

Meski demikian, DPRD Jatim pun perlu mendapat data dari Gubernur mengingat dana sebesar itu. Digunakan untuk kegiatan apa saja. “Apakah untuk penanganan Covid-19 seluruhnya atau sampai pada recovery ekonomi bagi masyarakat terdampak ini,” katanya.

“Kalau memang sampai pada recovery ekonomi ini skenarionya bagaimana. Jadi kita perlu tahu tentang rencana kerja. Kita juga perlu tahu efektivitas dari rencana kerja itu. Jadi kita tahu, kita ini mau apa,” tambah Kusnadi.

Apapun itu, tambahnya, DPRD Jatim ini adalah sebagai unsur kepemerintahan. Terkait recovery ekonomi ini, seberapa jauh pihaknya bisa terlibat. “Bukan untuk eksekusi, tapi setidaknya kita bisa mempengaruhi kebijakan,” imbuhnya.

Baca:  Kementerian Perindustrian Dorong Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan Tumbuhkan Santripreneur Di IKM

Kusnadi kembali menegaskan bahwa, pihaknya sama sekali belum tahu dana sebesar itu untuk apa saja. “Yang kita tahu itu bahwa dibutuhkan dana mendahului PAK untuk pengendalian Covid-19, itu saja yang kita tahu,” jelasnya.

Pihaknya pun telah membicarakan dengan Gubernur Jatim bahwa akibat dari Covid-19 ini atau kemudian terjadi kesulitan ekonomi. Kusnadi mengaku telah paham betul bagaimana merecovery ekonomi masyarakat Jatim.

“Kita paham itu dan sudah menyarankan bagaimana merecovery ekonomi masyarakat Jatim. Tapi itu baru menjadi suatu saran, Gubernur kemudian mempersiapkan perencanannya bagaimana melakukan recovery itu. Nah, ini yang kita belum tahu perencanaannya gimana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,3 triliun. Jumlah itu disebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jawa Timur 2020 sebesar Rp 35 triliun.

“Dari realokasi anggaran dan refocusing anggaran di Pemprov Jatim terkumpul Rp 2,3 triliun untuk penanganan Covid-19, setara 6,8 persen anggaran APBD Jatim 2020,” kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4) lalu.

Baca:  Kwaran Paciran Sosialisasikan Pedataan Pramuka Secara Online

Dia tidak menjelaskan detil anggaran kegiatan apa saja yang dipangkas untuk penanganan Covid-19. Tapi, yang pasti di antaranya pemangkasan anggaran dinas luar kota pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Anggaran tersebut, kata Khofifah, akan digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur untuk kegiatan kuratif, tracing, dan penanganan dampak sosial ekonomi warga akibat wabah Covid-19.

Khofifah meminta 38 bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama yakni melakukan realokasi anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di masing-masing daerahnya.

“Alangkah baiknya jika bupati dan wali kota melakukan hal yang sama, sehingga penanganan wabah Covid-19 bisa tertangani secara komprehensif,” ujar dia. nang