Antara Nasib PK Warga Rembang dan Aksi Anti Korupsi Komunitas Pecinta Lingkungan

Demo Anti Korupsi (foto 1), Foto Spandung anti pulang (foto 7), Foto ibu-ibu warga rembang tidur di halaman kantor gubernur jl. pahlawan

KANALINDONESIA.COM, SEMARANG : Puluhan masa yang menamakan diri Forum Cinta Tanah Air dengan menggunakan pakaian tradisional, dengan muka diriasi seperti wayang orang mengelar aksi menolak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di depan gedung gubernur Jateng, Selasa (10/1/17).
Berbagai atribut bertuliskan tolak KKN dibawa masa. Ada yang unik dari aksi ini, semua peserta membawa sapu lidi, yang katanya adalah sebagai simbol untuk menyapu koruptor sedikit demi sedikit.

“Ibarat kita mau membersihkan halaman yang kotor, kita sabu sedikit demi sedikit, semoga saja pemerintah juga memiliki prinsip tersebut pada aparatnya agar rajin-rajin menyapu praktek korupsi sedikit demi sedikit hingga negara kita bisa bersih dari praktek korupsi,” ujar salah satu pendemo yang berorasi.

Koordinator aksi, Darmadi menyatakan jika dirinya dan reka-rekannya yg mayoritas adalah komunitas pecinta alam, sangat prihatin pada kondisi negara ini, terutama banyaknya praktik korupsi yang seakan-akan malah semakin menjadi.

“Kita ini prang gunung, orang alam, tapi bukannya tidak peduli terhadap permasalahan di negeri ini, khususnya korupsi. Kita peduli dan kita merasa harus menunjukan sikap kita, ya dengan menggelar aksi ini, agar semangat untuk ambil andil dalam membela negeri ini tetap tertanan pada tekan-rekan,” Ujarnya.

Tak berada jauh dari tempat aksi itu terdapat ibu-ibu yang sedari 23 hari yang lalu mulai mendirikan tenda dan menggelar aksi tidur di halaman gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah, untuk menuntut agar gubenur Jateng, Ganjar Pranowo segera mencabut ijin panrik semen yang sudah berdiri di desa Kendeng kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Menurut Gunretno, koordinator aksi, aksi tersebut akan ditutup pada 17 Januari, karna sesuai janji Ganjar yang akan memberikan keputusan pada 17 Januari mendatang.

” tanggal 17 Januari nanti kita akan pulang, dan kita menanti dan berharap pada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo untuk memberi kaputisan yakni, mencabut ijin panrik semen tersebut,” ujarnya.

Seperti sudah diketahui, Mahkamah Agung (MA) memenangkan Peninjauan Kembali (PK) warga dengan keputusan No.99/PK/TUN/2016 soal perintah pencabutan izin lingkungan penambangan PT Semen Indonesia di Rembang.

Namun, pada 9 November Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo justru membuat izin lingkungan, tindakan inilah yang membuat warga Rembang geram dan membuat aksi protes pada Ganjar.

Pada konfrensi pers setelah rapat antara pemprov Jateng, kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Staf Keprisedenan, serta PT Semen Indonesia. Dijelaskan dari pertemuan itu di bentuk tim kecil khusus yang di komandoi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang.

Pada kesempatan itu Ganjar menjelaskan, bahwa pemerintah taat pada keputusan pengadilan dan akan melakukan perbaikan, dalam minggu-minggu itu tim kecil tersebut akan belerja.

“Saya masih punya waktu sampai 17 Januari. Di tanggal itu akan keluar keputusan berkaitan perintah putusan PK,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, tim kecil tersebut diperlukan karna dalam putusan PK dinyatakan bahwa pihak pemprov Jateng harus menjawab dalam wakru 60 hari, tepatnya akan berahkir pada 17 Januari mendatang.

“Kita carikan jalan keluar paling baik. Kita garansi apa yang dituntut dan di inginkan masyarakat apa yang tertuang dalam PK itu,” janjinya.

Tinggal tersisa waktu sekitr 7 hari lagi, keputusan apakah yang akan di berikan pemerintah kepada warga Rembang, sudah 23 hari sekitar 40 ibu tidur di depan Gedung Provinsi Jateng menunggu keputusan nasib desanya. (Sigit)