Pemkot Kediri Akan Suntik BPR Kota Rp 50 Miliar

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI :  Pemerintah Kota Kediri akan menggelontorkan anggaran ke Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) Kota Kediri sebesar Rp 50 miliar, namun hal tersebut masih perlu dilakukan pembentukan Pansus oleh DPRD Kota Kediri untuk membahas apa yang diminta oleh BPR dan yang dilakukan Pemkot Kediri.

Nurudin Hasan, Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri dalam keteranganya membenarkan, dengan adanya pengajuan penyertaan modal BPR ke Kota Kediri sebesar Rp 50 Miliar tersebut.

“Benar pihak Pemkot akan mengelontor BPR kota sebesar Rp 50 Miliar dalam bentuk penyertaan modal, namun hal tersebut masih perlu beberapa kajian dari DPRD kota Kediri. Kita akan pansuskan hal tersebut pada tgl 19 /01/2017 mendatang,”ungkap Nurudin yang juga ketua Pansus penyertaan modal.

Lebih lanjut Nurudin menjelaskan, jika Rp 50 miliar tersebut akan digelontorkan oleh Pemkot Kediri secara bertahap.

Permintaan BPR besar karena mempunyai cabang dan kantor Kas di tiga wilayah,”satu kantor pusat dua kantor cabang di Malang dan Ngawi serta lima kantor kas,”kata Nurudin dari fraksi PKB.

Materi pembahasan Pansus nanti, diantaranya adalah apakah layak ditambah modal sebesar Rp 50 miliar atau lebih dan juga masalah deviden,”kita masih perlu membahasnya lagi,”kata Nurudin.

Terpisah, Slamet Wibowo ketua OJK dalam keteranganya mengatakan, jika penyertaan modal seperti Kota Kediri yang masuk zona 2 adalah minimal 6 Milyar, kalaupun lebih dari itu mungkin BPR akan mengembangkan usaha lainya,”yang jelas untuk zona 2 seperti Kota Kediri minimal 6 Milyar, “kata Slamet saat dihubungi telepon selulernya, Selasa (10/01/2017).

Slamet juga menambahkan, jika pihak OJK hanya mempunyai kapasitas mengawasi saja dan tidak masuk dalam internal BPR maupun Pemkot kediri

“OJk hanya mengurusi masalah ijinya dan bila sudah dicairkan pihak BPR harus melaporkan ke OJK,”tambah Slamet.

Sementara itu pihak BPR harus melakukan pelaporan bulanan dan juga tahunan ke publik yang biasanya setiap tahun diumumkan dimedia  dan juga papan di kantor OJK.

“Pendapatann lebih dari Rp10 Miliar semua BPR diwajibkan mengumumkan ke publik,”ungkap Slamet.(G .Marmoyo)