Hasil Sidak Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Bersama OPD

Sukarodin, Ketua Komisi III bersama OPD yang bermitra dengan komisi diantaranya , PUPR dan PKPLH membahas evaluasi kinerja, Selasa,(17/3)

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin, mengelar rapat kerja komisi dengan beberapa Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ( PKPLH) dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait Program kerja tahun 2019 dan evaluasi hasil inspeksi mendadak (Sidak) tahun 2020, Selasa (17/3).

Keterlambatan dan kualitas pekerjaan beberapa proyek fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 menjadi permasalahan klasik yang kerap terjadi di Trenggalek seperti terjadi pada tahun kemarin.

“Kita minimalisir pekerjaan yang bermasalah dengan melaksanakan fungsi kita sebagai pengawasan,”ucapnya usai rapat.

Proses yang dilakukannya di Komisi III sebelum menggelar rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, pihaknya melakukan rapat di internal komisi guna rumuskan temuan-temuan di lapangan.

Baca:  Dharma Wanita Persatuan Pemkab Trenggalek Sosialisasikan Cegah Corona di Panti Asuhan

“Rapat ini kita gelar usai melakukan rapat internal di komisi,”jelas politisi asal PKB ini.
Dikatakan Sukarodin, temuan yang mendasar ada di Dinas PKPLH pada paket pekerjaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sejumlah tiga titik.

“TPS itu yang belum dibangun itu saran pendukung yang lain, seperti di Desa Slawe dan Gemaharjo Keduanya ada pada Kecamatan Watulimo.

Sementara pekerjaan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dimana proses pengerjaan di Bengkorok sudah dimanfaatkan 10 pengrajin ikan olahan atau pemindang sedangkan yang 8 pemindang masih proses.

“Progresnya sudah bagus tinggal nanti menyeleseikan kekurangan,”tandasnya.

Ramelan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek mengatakan kini dinasnya telah melayani 9 kabupaten/kota diantaranya, Kabupaten Tulungagung, Kediri Kabupaten/Kota dan yang lain.

Baca:  Dewan Trenggalek Tetapkan Panlih Wabup di Paripurna

“Sudah menjadi rujukan hasil arahan BPK RI , agar laboratorium di PUPR kita,”ungkap mantan Kabag Pembangunan Setda Trenggalek.

Kendalanya, Ramelan menjelaskan masalah dukungan tenaga dari konsultan perencana yang jumlahnya sangat minim.

“Tenaga konsultan kita karena jumlahnya kurang sangat menganggu jadwal kegiatan dalam percepatannya,”jelasnya.

Tentang ketidak efisiensinya pembangunan hotmix jalan, pihaknya akan merencanakan lain dengan beton khususnya kontur jalan yang bersifat tanah gerak serta dulunya merupakan tanah sawah.

“Dari pada kita hotmix ternyata setiap tahunnya harus diperbaiki, walau dengan anggaran yang lebih besar namun memakai sistem pengerjaan dengan beton akan lebih efektif,”pungkasnya.

Penulis : Eny Suprapti