DPRD Trenggalek Siapkan Pengesahan 10 Ranperda

H Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
H Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) segera akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini melihat perkembangan hasil gelaran rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek yang beragendakan mendengarkan jawaban Bupati Trenggalek atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Lima Ranperda yang diusulkan Bupati Trenggalek, berlangsung secara teleconference,Kamis,(2/4).

“Ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya,”ucap H Samsul Anam Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek kepada media.

Dikatakan Dia,sebelumnya agenda rapat paripurna ini, pihaknya telah menggelar rapat yang juga melalui teleconference termasuk  tiga ranperda usulan dari DPRD Kabupaten Trenggalek telah disampaikan pendapatnya oleh Bupati H Moch Nur Arifin tadi.

“Sebelumnya agenda itu maka sekarang bupati yang menjawab PU Fraksi,”tandasnya.

Baca:  Subadianto, Sosok Dewan Sederhana dan Bersahaja

Ditambahkan politisi asal PKB ini,  pembahasan permasalahan dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab Trenggalek yakni BPR Jwalita dan BPR Prima yang harus berpayung  hukum,menjadi pembahasan serius di kalangan institusinya.

“Dua BPR itu sudah diminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera punya landasan hukumnya,dan itu sisa pembahasan persidangan tahun lalu,”imbuhnya.

Termasuk masalah ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menjadi pembahasan khusus nantinya menghadapi pembangunan selingkar Wilis di utara kabupaten.

“Prioritas pembangunan termasuk di sebelah utara butuh kepastian hukum tentang batas dan tata ruang,”imbuhnya.

Alwi Burhanudin, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan pembahasan lanjutan kepada 10 ranperda ,pihaknya membagi tugas dalam tiga Panitia Khusus (Pansus).

Baca:  Bupati Trenggalek Tegaskan Munjungan-Prigi Segera Tembus

“Sesuai aturan kita membagi masing-masing dalam tiga Pansus,”katanya.

Sedangkan dua pokok bahasan yang belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sisa masa persidangan tahun 2019 yakni Ranperda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PADU) dan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Jwalita.

“Dua ranperda itu nanti kita gabung untuk dilakukan pengesahan,”jelasnya.

Terpisah , Agus Salim, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek yang genap sehari menggantikan Plt sebelumnya, Muhtarom menerangkan lanjutan paripurna tersebut langsung dibentuk Panitia Khusus sebanyak tiga kelompok Pansus.

“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Pansus DPRD, maksimal dalam satu pansus berjumlah 15 orang anggota,”pungkasnya.

Penulis : Eny Suprapti