Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang Masih Tumpang Tindih, Disoal Projo Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Carut marutnya pengelolaan Dana Desa (DD) di Jombang yang diduga ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan pada sejumlah desa, membuat sejumlah aktifis Jombang geram.

Meskipun sudah adanya aturan baik dari pusat maupun daerah yang sudah cukup jelas tentang tata cara mengelola DD, namun masih saja muncul persoalan mengenai pengelolaan DD.

Joko Fatah Rokhim selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Jombang, menuturkan bahwa ada komunikasi serta pemahaman fungsi masing-masing yang kurang baik antara pihak desa, camat, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), padahal dalam pengelolaan DD, dibutuhkan kordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang saling berkaitan.

“Dalam undang-undang, permen, dan perbup, sudah diatur secara jelas tugas masing-masing. Bahkan dinas PMD serta camat mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan DD. Secara teknis untuk pencairan DD harus mendapatkan persetujuan dari Camat,” ungkapnya, Kamis (19/01/2017).

Masih menurut Ketua DPC Projo Jombang,”dan apabila ada desa yang belum selesai LPJ nya, camat serta PMD harus mengarahkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan malah sebaliknya. Setelah ada pertemuan antara Dewan dengan camat terkait pembahasan payung hukum, justru ini merupakan indikasi baru adanya rencana intervensi ke desa, oleh camat. Hal ini seharusnya tidak perlu lagi ada payung hukum baru, bisa-bisa malah tumpang tindih regulasinya, karena perbup nomor 12 tahun 2016 sudah bisa dijadikan dasar hukum,” tegasnya.

Lanjut Fatah,”hal yang paling penting adalah fungsi pengawasan, karena jangan sampai pengawasan itu hanya dalam portofolionya saja, namun cek kondisi riel di lapangan sangatalah penting,” ujarnya.

Saat disinggung terkait langkah apa yang akan ditempuh oleh pihaknya sebagai pengawal program Nawacita Presiden, pria yang akrab di sapa Cak Fatah ini mengatakan,” kami akan selalu mengawal program-program dari pusat ke daerah, termasuk DD kami juga akan mengawasi prakteknya, baik secara portofolio maupun secara di lapangan. Dan apabila ada temuan penyalahgunaan kami akan mengawal hingga pelaporan serta proses hukum berjalan,” pungkasnya.(elo)