DKPP Berhentikan Ketua KPU Dogiyai

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Papua, Matias Butu, Jumat (20/01/2017), diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Putusan pemberhentian tersebut dibacakan oleh Anggota Majelis DKPP Ida Budhiati saat pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta.

“Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Matias Butu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sejak dibacakannya Putusan ini,” demikian petikan amar putusan DKPP.

Selain kepada Ketua, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada empat anggota KPU Dogiyai yakni Andreas Tibakoto, Moses Magai, Orva Tigi, dan Yohanes Pigai.

Sanksi peringatan keras kepada mereka merupakan yang terakhir. Kalau mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu lagi, DKPP akan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

Perkara yang membawa para komisioner KPU Dogiyai bersidang di DKPP ini terkait dengan Pemilukada Dogiyai 2017 khususnya tahap pencalonan pada akhir September 2016 lalu.

Mereka diadukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Herman Auwe dan Stefanus Wakey melalui kuasanya, Veri Junaidi.

KPU Dogiyai terbukti telah menolak bakal pasangan calon yang direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) atas nama Herman Auwe-Stefanus Wakey. Alasannya hanya gara-gara salah dalam penulisan nama Ketua Umum PKPI dari Isran Noor tertulis Irsan Noor.

Selain itu, KPU Dogiyai juga dinilai menentang perintah atasan, yakni KPU RI untuk melakukan upaya hukum berupa kasasi atas Putusan PTTUN Nomor: 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS bukan malah mencabut kasasi tersebut.

Menurut DKPP perilaku yang demikian merupakan bentuk pembangkangan yang apabila ditolerir akan merusak tatanan organisasi yang bersifat hierarkis dan satu kesatuan yang menjadi sifat dari Komisi Pemilihan Umum. Sebagai bagian yang merupakan subordinat dari struktur, menurut DKPP, KPU Kabupaten Dogiyai seharusnya tunduk dan melaksanakan perintah dari KPU Provinsi Papua dan KPU RI.

Hari ini DKPP membacakan putusan tiga perkara dari tiga daerah yakni perkara KPU dan Panwas Kota Jayapura, Papua; perkara KPU Kabupaten Dogiyai; serta perkara KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh.

Majelis sidang diketuai oleh Prof Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.

Ada lima penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap. Kelimanya adalah satu orang dari KPU Dogiyai, tiga orang dari KPU Jayapura, dan satu orang dari Panwas Jayapura. (gardo)