Hendak Digusur, PKL Paguyuban Diponegoro, Mengadu pada DPC Projo Jombang

KANALINDONESIA.COM JOMBANG : Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Jombang, untuk mengadu karena adanya surat edaran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang nomor : 300/033/415.40/2017 tentang peringatan 1, yang berisikan adanya larangan berdagang di jalan, trotoar serta tempat-tempat yang dilarang lainya.

Mereka dianggap melanggar Perda Kabupaten Jombang no 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sebagaimana yang tertulis di pasal 6 huruf I yang berbunyi : ” untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat setiap orang dilarang menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan di tempat-tempat umum kecuali tempat-tempat yang ditentukan Bupati.

Mengingat rencananya satpol PP akan memindahkan PKL di sebelah barat sekolahan SMP Negeri 2 Jombang. Masroni (29) warga Desa Sambirejo, Jogoroto, Jombang yang kesehariannya berjualan pentol bakar di area jalan Soera Adiningrat dan Gubenur Suryo, harus was-was dan bingung kalau pihaknya digusur dari tempat biasanya ia berjualan, karena berjualan pentol bakar ini merupakan mata pencaharian utamanya untuk menghidupi anak dan istrinya.

“Saya bingung mas, harus bagaimana, karena berjualan pentol bakar ini adalah satu-satunya mata pencahrian saya, kalau dilarang berjualan lantas anak istri saya makan apa,” keluhnya. Sabtu(21/01/2017).

Hal senada disampaikan oleh Rudi (56) asal Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bapak 2 anak yang biasanya berjualan pentol ini juga merasakan hal yang sama dengan rekannya yang berjualan di jalan Soera Adiningrat dan Gubernur Suryo. Perasaan was-was dan kebingungan juga dirasakan olehnya setelah ada larangan berjualan oleh Satpol PP Jombang, karena dianggap berjualan di zona larangan dan melanggar perda.

“Saya juga bingung mas, bagaimana nasib anak istri saya jika nanti saya dilarang berjualan. Harus makan apa anak istri saya kalau saya gak jualan, karena jualan pentol ini adalah satu-satunya sumber penghasilan saya,” ujarnya pada kanalindonesia.com.

Sementara itu ketua DPC Projo Jombang, Joko Fattah Rochim menuturkan bahwa, untuk sementara kita tampung aspirasi dari para PKL.

“Sementara kita tampung dulu keluhan dari teman-teman PKL, hal ini dikarenakan PKL paguyuban Diponegoro, sudah pernah mengalami penggusuran yang dilakukan satpol PP sebelumnya, dengan alasan yang sama pula, katanya melanggar Perda, namun waktu itu kita sempat duduk bersama melakukan hearing dengan komisi A dan komisi B, serta Satpol PP, dengan hasil kesepakatan PKL di sepanjang jalan Diponegoro yang kini diganti dengan nama jalan Soera Adiningrat dan Gubernur Suryo boleh berjualan, jikalau ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, semisal ada penilaian adipura hendaknya satpol PP sebelumnya memberitahukan kepada pedagang dan membuat surat edaran terlebih dahulu,” ungkapnya, Sabtu (21/01/2017).

Masih menurut Ketua DPC Projo Jombang,” kalau memang kali ini penggusuran dilakukan dengan penegakan Perda, ya jangan setengah-setengah kerja Satpol PP, gusur semua PKL yang dianggap melanggar Perda nomor 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat karena satpol PP memindah PKL juga ditempat yang melanggar Perda, ini kan Satpol PP berarti tidak paham Perda, nah kalau gini kita bisa juga melakukan gugatan class action atas tindakan satpol PP yang memindahkan PKL di tempat yang juga melanggar Perda. Dan kalau dianggap PKL berjualan di Zona larangan, mulai kapan ada Zonasi serta bagaimana penentuannya, belum lagi sudah adakah kajiannya tentang Zonasi, trus yang menentukan siapa, apakah sudah dilibatkan para pihak-pihak terkait yang masuk daerah Zonasi, ini kan ada mekanisme-mekanismenya jangan asal ngomong aja soal Zonasi,” tegasnya.

Saat disinggung langkah apa yang dilakukan pihaknya dalam menyikapi masalah nasib PKL yang terancam kehilangan mata pencahariannya, pria yang akrab dipanggil Cak Fattah ini mengatakan,” kita bersama PKL akan mendatangi Bupati dan meminta Bupati bertanggung jawab atas nasib para PKL serta anak istrinya yang terancam mati kelaparan karena tak punya penghasilan, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa hasil rapat kerja komisi A dan B tanggal 20 Juli 2016, mengenai pengaduan PKL di sepanjang jalan Soera Adiningrat dan Gubernur Suryo diperbolehkan untuk berjualan, dan hasil kesimpulan tersebut dibubuhi tanda tangan pimpinan rapat yakni Ketua Komisi A, Drs. Cakup Ismono dan Ketua Komisi B Rahmat Abidin, STP.(elo)