Tiga RT Desa Pulolor, Tolak Pavingisasi Jalan Desa

pembangunan paving jalan Desa yang terletak di RT 5 Desa Pulolor.                                   

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Pembangunan jalan paving di Dusun Pulo Kulon, Desa Pulo Lor, Jombang, terpaksa dihentikan masyarakat, karena dinilai pembangunan tersebut hanya membuang-buang anggaran, hal ini dikarenakan masyarakat lebih membutuhkan pembangunan saluran air (drainase), dari pada paving jalan.

Hal ini disampaikan oleh Lastiko Agung (28) yang merupakan ketua Rukun Warga (RW) Dusun Pulo Kulon saat rapat musyawarah rembug dusun (Musrengbangdus) bahwa, ada 3 Rukun Tetangga (RT) yang tidak setuju dengan adanya pembangunan paving jalan desa tersebut.

“Dalam rapat Musrengbangdus kemarin malam, ada 3 RT yang tidak setuju dengan adanya pembangunan paving  jalan desa yang ada di RT 5 Dusun Pulo kulon, tiga RT itu yakni RT 1, RT 3, serta RT 5,” ungkapnya, Senin(23/01/2017).

Masih menurut Agung,” masyarakat menilai bahwa kebutuhan yang paling urgent adalah saluran air (drainase), mengingat Desa Pulo adalah Desa yang masuk kategori rawan banjir,” tegasnya.

Saat disinggung apa langkah yang akan diambil oleh pihaknya, selaku RW, Agung mengatakan,” hasil rapat semalam akan saya sampaikan pada rapat Musrengbangdes nanti malam di kantor balai Desa Pulolor,” pungkasnya.

Salah satu warga setempat yakni, Joko Fattah Rochim yang merupakan warga RT 1 Dusun Pulo Kulon, mengatakan bahwa masyarakat memang sengaja menolak adanya pembangunan paving tersebut, dalam rapat musrengbangdus semalam, serta masyrakat juga membahas soal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang dinilai pembentukannya tidak melibatkan warga, melainkan tunjukan kepala desa.

“Dalam rapat semalam selain menolak pavingisasi, masyarakat juga membahas soal LPMD, karena pembentukan lembaga tersebut tidak melibatkan masyrakat, dan anggota LPMD adalah tunjukan dari kepala Desa, maka 3 RT meminta adanya pembentukan LPMD baru dan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya,” ujarnya.

Masih menurut Joko Fattah Rochim,” pembangunan paving jalan ini sedari awal memang bermasalah, dikarenakan jalan tersebut masih merupakan tanah milik warga dan proses peralihannya ke pihak desa belum ada, wajar jika warga yang merasa tanah miliknya ini menolak pembangunan paving tersebut,” pungkasnya, Senin (23/01/2017).

Berdasar papan nama proyek, pembangunan jalan paving bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp 55 juta. Pengerjaan selama 30 hari kalender kerja. Bahkan pengerjaan paving jalan Desa yang berpolemik ini pernah disidak langsung oleh DPRD Jombang dari Komisi C.(elo)