Golkar Usulkan Kenaikan Batas Ambang Parlemen

ketua DPR Setya Novanto ( istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto menyatakan usulan Golkar untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold-PT) naik dari 2,5 % menjadi 3,5 % sebagai usulan yang wajar. Bahkan ada yang mengusulkan menjadi 10 %. Besaran PT itu agar presiden dan wapres terpilih mendapat dukungan yang kuat dari parlemen.

“Pasti partai kecil juga mau kok, ada jalan. Dalam RUU Pemilu, ambang batas parlemen diusulkan antara 5 % – 10 %. Kalau Golkar yang saya dapat laporan dari Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, mengenai UU pemilu dilihat adalah 5 % hingga 10 %. Tapi kita ingin mendengarkan suara semua fraksi DPR RI,” tegas Ketua DPR RI itu pada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Novanto, saat ini setiap fraksi sedang membahas soal ambang batas parlemen di rapat Pansus RUU Pemilu. Diharapkan pembahasan bisa mengakomodir mengakomodir semua partai. “Kita sama NasDem, PDIP, PKB dan fraksi lain sedang mengadakan pembicaraan-pembicaraan. Kita lagi cari titik temunya di mana. Semoga bisa berjalan dengan baik dan terangkum, teratasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Namun, polemik mengenai besaran ambang batas ini belum menemui titik temu. Partai yang menyetujui kenaikan ambang batas parlemen dari 3,5 persen di antaranya Golkar, NasDem, PKB, dan PDIP. Sementara, partai yang merasa keberatan dengan naiknya ambang batas parlemen hingga 10 persen yakni PPP, PAN, dan Gerindra.

Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan pihaknya mengusulkan parliamentary threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak. “Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe.

Fraksi Partai Demokrat berharap sistem presidensial makin kuat setelah aturan ini disahkan. Benny K Harman mengatakan pihaknya ingin undang-undang ini mampu menjamin penguatan sistem presidensial, presidensial multipartai yang demokratis dan dinamis, kalau gaduh sedikit tidak masalah.

Total ada 2.885 DIM yang diserahkan DPR ke pemerintah. Mendagri Tjahjo Kumolo berharap RUU Penyelenggaraan bisa selesai tepat waktu. Target penyelesaian adalah pada Mei 2017.

“Pemerintah yang diwakilkan saya, menyampaikan terima kasih hari ini seluruh fraksi menyerahkan DIM. Pemerintah optimis ini bisa selesai tepat waktu dan syukur bisa lebih cepat karena ada tim perumus, tim sinkronisasi, ahli bahasa,” kata Tjahjo.(gardo)