Humas Pemkab Mojokerto : Sejumlah Perkara Hukum yang Mendera Bupati MKP Hanya Sebatas Isu

Bupati MKP yang dilanda isu tersandung kasus hukum

KANALINDONESIA.COM, MOJOKERTO : Sejumlah perkara kasus hukum yang mendera Bupati Mojokerto yakni Mustofa Kemal Pasha (MKP), mulai dari status tersangka atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang ditangani Bareskrim Polri dan Kejaksaan Negeri Mojokerto, menurut Kabag Humas Pemkab Mojokerto Alfiah Ernawati merupakan isu semata.

Kepada kanalindonesia.com, Alfiyah Ernawati mengaku sejak menjabat sebagai kabag humas, Ia mengikuti jalannya kasus kredit fiktif bank jatim yang sempat mencatut nama Bupati MKP, namun dalam kasus tersebut MKP hanya sebatas sebagai saksi bukan tersangka.

“Memang dalam perkara Carolina Gunardi dan Yudi Setiawan sempat mencuat isu bahwa Pak Bupati ikut terlibat, namun keterlibatan Pak Bupati hanya sebagai saksi tidak lebih,” ungkap Alfiyah Ernawati, Selasa (24/01/2017).

Ketika disinggung soal kasus BKD yang ditangani oleh Kejari Mojokerto pihaknya mengatakan,” itu kan sudah diproses hukum dan kesemuanya itu juga tidak membuktikan adanya keterlibatan Pak Bupati dalam perkara tersebut, proses hukumnya juga sudah jalan, sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Fatkur Rohman, SH, selaku Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, menuturkan bahwa memang benar untuk perkara dana BKD saat ini ditangani oleh pihaknya, dan proses kasusnya juga sudah ada.

“Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BKD memang saat ini kami tangani, dan sejauh ini perkaranya sudah selesai, dengan catatan kepala desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah mengembalikan sejumlah uang yang kelebihan pembayaran pada proses pengerjaannya yang jumlah nominalnya beragam,”beber Fatkur Rohman.

Ditambahkan Fatkur Rohman,”hal ini dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengambil uang tersebut, kesemuanya murni ketidaktahuan mereka dalam proses realisasi bangunan fisik, bahkan ada juga yang hanya kesalahaan administrasi,”ujarnya saat ditemui kanalindonesia.com diruang kerjanya, Selasa (24/01/2017).

Saat disinggung soal total kerugian dan berapa jumlah desa yang mendapatkan bantuan tersebut, Kasi Pidsus yang berasal dari Bojonegoro tersebut, mengatakan,” kurang lebih 1 M tapi sekarang sudah tidak sampai segitu. Semua sudah dikembalikan oleh pihak desa. Dan untuk nominal tiap desanya beragam tiap desanya, untuk yang paling banyak nominalnya ada Rp 45 juta dan kalau yang paling banyak 750 ribu dan rata-rata nominalnya ada dibawah 5 juta,” tegasnya.

Masih menurut Kasi Pidsus,” para Kades yang membawa uang dengan nominal besar justru malah semakin cepat pengembaliannya, malah yang nominalnya kecil malah agak lambat. Proses pengangsurannya dilakukan oleh tim penagih inspektorat dan BPMPD namanya tim TGR9. Untuk jumlah penerima bantuan dana BKD ini kurang lebih ada 150 Desa dan yang ada kendala sebanyak 73 Desa adalah kesalahan administrasi atau kelebihan bayar,” ungkapnya.

Ketika disinggung adakah keterlibatan Bupati MKP, pihaknya mengatakan,”belum ada keterlibatan Pak Bupati, karena secara langsung program ini yang menjadi KPA nya adalah Kades bukan Bupati,”pungkasnya.(elo)