Puluhan Masa Formajob Geruduk Pemkab Jombang

masa aksi saat menyampaikan aspirasinya di depan gedung Pemkab Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Puluhan masa aksi dari berbagai elemen yakni mulai dari Paguyuban PKL Dipenegoro, FRMJ, Projo, TC, Interest, KMPJ,  yang tergabung pada Forum Masyarakat Jombang Bersatu (Formajob), mendatangi kantor pemkab Jombang, rABU(25/01/2017)

Hal ini menyusul adanya surat edaran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang nomor : 300/033/415.40/2017 tentang peringatan 1, yang berisikan adanya larangan berdagang di jalan, trotoar serta tempat-tempat yang dilarang karena dianggap melanggar Perda Kabupaten Jombang no 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 6 huruf I yang berbunyi : “untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat setiap orang dilarang menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan di tempat-tempat umum kecuali tempat-tempat yang ditentukan Bupati.

Mengingat adanya rencananya Satpol PP yang akan memindahkan PKL secara bertahab di sebelah barat sekolahan SMP Negeri 2 Jombang, namun ditolak oleh seluruh PKL.

Penolakan PKL ini dikarenakan lokasi pemindahan yang dianggap kurang tepat, karena dilokasi tersebut sudah ada PKL yang berjualan lebih dulu, dan ini bisa memicu kericuhan antara PKL yang lama dengan PKL yang baru.

Masa aksi yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait penggusuran yang akan dilakukan Satpol PP, kepada Bupati Jombang harus gigit jari, pasalnya bupati sedang ada tugas luar, namun perwakilan masa aksi hanya ditemui kepala Satpol PP Jombang, yakni Fahrudin Widodo.

“Penggusuran ini dilakukan bertahap. Dan para PKL ini memang lokasi berjualannya ada di Zona merah (Zona larangan), ” ujarnya, Rabu(25/01/2017).

Joko Fattah Rochim selaku kordinator Formajob mengatakan bahwa, pihaknya tidak sepakat dengan alasan Satpol PP yang menganggap PKL melanggar Perda dan lokasi berjualannya berada zona merah.

“Kalau dianggap melanggar Perda, masih banyak PKL diluar yang melanggar Perda, kenapa tidak digusur?, selanjutnya kalau soal zona setahu saya di Jombang tidak ada zona merah, yang ada zona kuning dan hijau,” ujarnya, Rabu(25/01/2017).

Masih menurut Fattah,” karena alasan Satpol PP yang tidak tepat dan tidak masuk akal, teman-teman PKL tidak perlu pindah, dan teman-teman PKL tetap saja berjualan di lokasi tersebut, demi kelangsungan hidup keluarganya,” pungkasnya.

Rombongan masa aksi ini lantas membubarkan diri karena tidak ditemui oleh Bupati Jombang.(elo)