Wah….,Terbukti Bangunan Lumbung Desa Tamping Mojo Bermasalah

lumbung desa Tamping Mojo saat didatangi LSM.

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Bangunan lumbung desa yang berada di Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang yang disoal oleh Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM), Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), karena diduga bangunan tersebut berdiri diatas lahan milik pribadi ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat.

Padahal secara aturan hal itu tidak diperbolehkan, bahkan FRMJ menilai ada rekayasa dalam pengajuan proyek pembangunan lumbung desa yang menggunakan anggaran dari Pemerintah.

Saat ini muncul surat pernyataan hibah yang dikeluarka oleh pemilik tanah tersebut, dan dijadikan dalih bahwa itu adalah surat hibah, namun dari sudut pandang kalangan praktisi hukum bahwa surat ini masih cacat. Menurut Beni Hendro Yulianto, SH, selaku praktisi hukum dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menuturkan bahwa surat pernyataan hibah tanah yang tertanda tangani oleh saudara Matriaji itu merupakan surat pernyataan dibawah tangan, dan sifatnya sepihak serta tidak mengikat dan sewaktu-waktu surat pernyataan tersebut bisa di cabut oleh yang bersangkutan, karena terkait tata cara pemberian hibah ada dasar aturannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

“Bahwa akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana PP 24/1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”),” ujarnya, Kamis.(26/01/2017).

Saat disinggung apakah status surat ini bisa menjadi dasar hukum untuk dijadikan landasan pengajuan pembangunan lumbung Desa Tamping Mojo, pria yang akrab disapa Pak Ben ini mengatakan,” yang jelas surat ini cacat hukum, dan justru ini bisa menjadi bahan untuk masyarakat atau pihak manapun untuk menggugat bangunan lumbung tersebut, karena surat tersebut tidak berkekuatan hukum yang tetap. Dan ini menguatkan dugaan LSM FRMJ, bahwa ada rekayasa dalam pembangunan lumbung desa itu,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Joko Fattah Rochim selaku kordinator FRMJ bahwa semakin kuat dugaan adanya rekayasa dalam pembangunan lumbung tersebut, dan ini bisa saja menjadi bukti untuk menggugat ke jalur hukum, atas bangunan lumbung desa tersebut.

“Dengan munculnya surat pernyataan hibah ini jelas sekali, bahwa dugaan kita benar tentang adanya rekayasa terhadap bangunan lumbung tersebut, karena dalam surat pernyataan hibah sepihak itu adalah akal-akalan untuk mencairkan program dari pemerintah. Ini bisa menjadi bahan kita untuk melakukan gugatan ke jalur hukum, termasuk juga masyrakat. Belum lagi ada atau tidak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya, serta RAB nya, kan semuanya harus jelas, karena ini menyangkut uang negara,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembangunan lumbung Desa Tamping Mojo, diduga kuat adanya rekayasa dalam pembangunannya, karena bangunan tersebut berada dilahan milik pribadi ketua Gapoktan Desa tersebut.

Dan perlu diketahui bahwa kepala Dinas Ketahanan Pangan Jombang, yakni Heri Setyobudi selaku kepala dinas mengatakan bahwa, memang secara aturan tidak diperbolehkan pembangunan lumbung Desa diatas lahan milik pribadi.

“Secara aturan memang tidak boleh jika mendirikan bangunan lumbung Desa dilahan milik pribadi, dan untuk masalah lumbung desa Tamping Mojo, kita akan evaluasi lagi data-data pengajuannya dan nanti kita akan berikan hasilnya secepatnya,” pungkasnya.(elo)