ATBSI Minta Presiden RI Joko Widodo Utamakan Pengusaha Tambang yang Mau Membangun Smelter

Ketua Asosiasi Tambang Bauksit & Smelter Indonesia, Marsda TNI ( Purn ) Dikdik Amir Hasan S.Ip.MM (gardo)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Asosiasi Tambang Bauksit & Smelter Indonesia (ATBSI) meminta Presiden RI Ir. Joko Widodo agar mengutamakan pengusaha yang mau membangun smelter dalam pelaksanaan relaksasi eksport bauksit. Hal itu tertuang dalam Permen Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5 dan No. 6 tahun 2017.

Demikian dikatakan, Ketua Asosiasi Tambang Bauksit & Smelter Indonesia, Marsda TNI ( Purn ) Dikdik Amir Hasan S.Ip.MM, di Jakarta, Kamis (26/1/2017). Dikdik mengaskan, pemerintah harus tegas melaksanakan menjalankan Permen Menteri ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017 yang baru dilahirkan.

“Pemerintah jangan terpengaruh dengan pihak-pihak yang mencoba menentang Permen Menteri ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017. Orang atau kelompok tertentu yang menentang Permen Menteri ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017 tersebut, pasti memiliki agenda tertentu,” tegas Dikdik.

Untuk itu, lanjut Dikdik, ATBSI akan siap mengawal Permen Menteri ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017. “Ya. Permen Menteri ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017 siap mengawalnya,” tegasnya.

Selain itu papar Dikdik, usaha untuk merobah tata cara ekspor yang tertuang dalam Permen No. 6 tahun 2017, seperti yang terjadi dalam diskusi pada Rapat Kerja (Raker) antara ESDM dengan DPR RI pada Rabu (25/1) sangat disayangkan,” tegas Dikdik.

Biarkan Permen ini terlaksana dulu, lanjutnya, maka ketika dalam pelaksanaanya terdapat kesulitan. “Disitulah Pemerintah hadir mencari solusinya seperti amanah Nawacita butir 1,” bebernya.

Tetapi bila ESDM membuat perobahan terhadap Permen Menteri ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017 tersebut dan kembali memberi peluang penambangan liar, maka siap siap saja untuk diprotes oleh banyak pihak karena mengabaikan amanah Undang Undang.

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagai turunan dari PP tersebut, Pemerintah juga menerbitkan dua peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)sebagai petunjuk pelaksanaan PP tersebut yakni, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian. (gardo)