Kabag Humas Pemkab Jombang : Masalah PKL Tanggung Jawab Lintas SKPD

Kabag Humas Pemkab Jombang Agus Usman Panuwun

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Polemik yang dihadapai Pedagang Kaki Lima (PKL) paguyuban Diponegoro, yang sempat akan digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedikit menemui secercah harapan.

Setelah adanya protes di depan kantor Pemkab Jombang kemarin, dan ditemui kepala Satpol PP Jombang, karena bupati sedang tugas luar, dan beberapa asisten juga sedang rapat.

Kini para PKL tersebut bisa sedikit bernafas lega, pasalnya masalah penggusuran PKL ini masih akan dikordinasikan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mencarikan solusi yang tepat.

Agus Usman Panuwun selaku Humas Pemkab Jombang, menuturkan bahwa terkait masalah PKL itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab lintas SKPD, jadi perlu adanya komunikasi untuk menangani permasalahan yang ada pada PKL.

“Harusnya ini menjadi tanggung jawab bersama, dan perlunya komunikasi lintas SKPD, mulai dari Dinas perdagangan, Satpol PP, Asisten 2 dan juga Dinas Perumahan dan pemukiman,”ungkap Humas Pemkab Jombang Agus Usman Panuwun, Kamis (26/01/2017).

Masih menurut Kabag Humas,” semuanya itu perlu dilakukan agar ada solusi, dan untuk sementara PKL harus turut serta menjaga kebersihan di area tempat berjualan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sembari menunggu solusi yang tepat dari pemerintah daerah,”tegas Agus Usman Panuwun.

Sementara itu kordinator Forum Masyarakat Jombang Bersatu (Formajob) yakni, Joko Fattah Rochim mengatakan bahwa, seharusnya urusan PKL ini memang tanggung jawab bersama lintas SKPD, dan satpol PP harus berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, bukan asal gusur.

“Harusnya ada kordinasi yang baik antar dinas agar tidak masyarakat yang jadi korban, dalam hal ini satpol PP boleh saja menegakkan Perda tapi harus melihat aspek-aspek yang lain terkait kewenangan penanganannya, kalau kayak gini kan kelihatannya ada komunikasi yang buruk antar SKPD,” ujarnya.

Saat ditanya apa langkah yang ditempuh pihaknya selaku kordinator Formajob jika para PKL tetap digusur?.

“Kalau tetap digusur dengan alasan perda no 9 tahun 2010, dan para PKL tidak disediakan tempat yang semestinya, kita akan gugat Satpol PP dan kita akan turun jalan dengan menggalang masa yang lebih banyak lagi,” pungkasnya.(elo)