Hendardi : Proses Hukum Habib Riziek Tidak Perlu Mengundang Reaksi dan Kegaduhan

Hendardi, Ketua Setara Institute ( foto : istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Ketua Setara Institute Hendardi menilai penetapan rizieq Shihab (RS) sebagai tersangka kasus penghinaan simbol negara merupakan proses hukum biasa yang tidak perlu mengundang reaksi dan kegaduhan berlebihan. Setara meyakini penyidik Polda Jabar sudah bekerja secara profesional dan didasarkan pada alat bukti yang kuat. Karena itu biarkanlah proses hukum bekerja.

“Penetapan RS dalam konteks penanganan ketertiban sosial yang dalam beberapa bulan terakhir terganggu, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya Polri dalam menjalankan mandatnya menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,” demikian disampaikan Hendardi pada wartawan di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Langkah Polri itu kata Hendardi, sekaligus menjawab keraguan publik pada independensi penegak hukum yang dalam beberapa pekan memperoleh tekanan demonstran yang menentang proses hukum atas banyak dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh RS.

“Di tengah Polri bekerja, maka masyarakat sebaiknya tidak perlu terbawa hasutan-hasutan destruktif dengan anggapan bahwa ada praktik kriminalisasi. Siapapun warga negara, jika diduga melakukan tindak pidana harus dipandang sama di mata hukum,” ujarnya.

Intoleransi
Menurut Hendardi, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 2016 menunjukkan supremasi intoleransi yang dipicu oleh meluasnya tindakan-tindakan intoleran aktor masyarakat dan pemerintah daerah yang belum optimal memberikan jaminan kebebasan serta ketegasan sikap pada kelompok intoleran. Situasi meluasnya intoleransi menyeret institusi-institusi negara pada situasi dilematis dan cenderung menerapkan politik koeksistensi untuk menjaga ketertiban sosial lebih luas.

Sebagai garda depan aparat keamanan seringkali vis a vis dengan masyarakat, karena itu Polri seringkali menjadi institusi yang terkena dampak dan tuduhan pembiaran. “Sebagai hilir dari persoalan keamanan, tidak bisa dielakkan bahwa posisi Polri sebagai representasi state actor dalam hukum HAM, maka Polri menjadi salah satu institusi yang sering memperoleh tuduhan pelanggaran,” jelas Hendardi.

Namun demikian kata Hendradi, pada awal Januari 2017, sejumlah kepala daerah, institusi Polri, dan lembaga kepresidenan telah mulai menunjukkan sikap tegasnya pada pembelaan kemajemukan. Jokowi berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional, meski masih kontroversial. Sementara Polri, melalui sejumlah Kapolda telah menunjukkan langkah pemulihan supremasi hukum dan konstitusi dengan komitmen menegakkan hukum atas kelompok intoleran.

“Jadi, dukungan Kapolri pada Polda-Polda tersebut merupakan momentum bagi masyarakat sipil untuk juga memberikan dukungan terbuka pada institusi Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk secara terus menerus menjaga momentum ini untuk memperkuat kemajemukan,” pungkasnya.(gardo)