JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kabar baik tentang larangan rangkap jabatan menteri harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan reshuffle terhadap para wakil menteri yang sepertinya menikmati posisi komisaris perusahaan BUMN.

Sepertinya 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lebih memilih rangkap jabatan karena pertimbangan gaji besar sebagai komisaris daripada hanya menjabat sebagai wakil menteri.

“Seharusnya 30 wakil menteri tersebut fokus membantu menteri dalam menjalankan tugas berat agar semua beban tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat dikerjakan dengan baik,” kata Fernando kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar 9 bulan sehingga masih banyak program yang dijanjikan baru mulai dilaksanakan sehingga butuh banyak waktu dan keseriusan untuk mengerjakannya.

Seharusnya tidak ada waktu merangkap jabatan hanya untuk kepentingan mementingkan memperbesar penghasilan namun meningkatkan keseriusan dan kemampuan untuk merealisasikan program-program Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap Prabowo Subianto mengangkat wakil menteri yang memiliki niat tulus seperti dirinya, bukan yang memiliki niatan untuk memperbesar pendapatan,” bebernya. ( agus irawan).