Komisi B Sidak Rusunawa Tambak Kemeraan Sidoarjo, Begini Kondisinya Sekarang
SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Sejak dibangun pada tahun 2017 silam, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berada di Desa Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, belum maksimal kegunaannya, bangunan megah 5 lantai terdiri dari 115 kamar itu, sekarang kondisinya memprihatinkan.
Bisa di bilang terbengkalai, di ujung sudut-sudut ruangannya pun banyak langit-langit yang menempel belum lagi debu yang menempel di tempat tidur yang tidak terpakai. Jum’at (8/08/2025)
Kondisi ini, mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Sidoarjo Komisi B, pada Rabu (06/08/2025) H.Supriono dari F-Gerindra dan Didik Prasetyo dari F-PDIP serta wakil ketua DPRD Sidoarjo, H.Suyarno, menggali keterangan ke lokasi Rusunawa. Dilokasi, ketiga anggota wakil rakyat itu ditemui oleh, kepala UPTD Dinas P2CKTR Kurniawan, Lurah Krian Bambang, ketua RT Misyadi dan sejumlah pengurus Rusunawa.
Pak Pri sapaan H. Supriono bertanya kepada Kurniawan, mengapa warga Sidoarjo tidak berminat untuk menyewa di Rusunawa ini?
Kurniawan tidak menjawab namun melempar jawaban ke ketua RT setempat, Misyadi.
“Sebetulnya banyak yang minat mau sewa disini pak, gara-gara dirusun ini airnya keruh dan lagi banyak toilet yang mampet, jadi mereka pada komplain dan keluar dari Rusun,” kata ketua RT.
Ditanya soal ,siapa yang bertanggungjawab atas Rusunawa ini, Kurniawan mengatakan,” sebetulnya kita (Dinas P2CKTR) namun, kendalanya belum serah terima dari Dinas PU.
“Jadi untuk pengelolaan dan perawatan Rusunawa ini kita perlu serah terima dulu dan terbit SK, selanjutnya kita bisa total dalam mengelola dan merawat. Kalau tidak ada SK, yang kita khawatirkan bisa jadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jawab Kurniawan.
Mendengar jawaban itu, pak Pri akan mengusulkan Rusunawa yang ada di Sidoarjo untuk diambil alih oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) saja.bukan dibawah naungan Dinas P2CKTR.
“Kalau di BLUD kan lembaga independen, ada Direkturnya, mereka punya otoritas penuh untuk mengelola dan merawat, tidak menunggu anggaran dari sana-sini,” kata pak Pri.
Hal senada juga disampaikan oleh Didik Prasetyo dari F-PDIP, pihaknya mengatakan,” sayang kalau bangunan segede ini, tidak maksimal peruntukannya. Masih banyak warga Sidoarjo tinggal ditempat yang tidak layak, kami meminta, Rusunawa agar digunakan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Sementara, wakil ketua DPRD Sidoarjo H. Suyarno kedepan akan mengusulkan aturan bagi warga yang akan menyewa Rusunawa dengan aturan yang fleksibel namun tetap mengikat.
“Yang mengajukan sewa ada, namun versinya petugas, kekurangan data, seperti KTP asli Sidoarjo dan KK. Kita akan usulkan buat aturan yang fleksibel namun tetap mengikat. Kasihan masih banyak warga Sidoarjo, yang belum punya tempat tinggal. Mengenai fasilitas yang butuh perbaikan kami akan undang dinas terkait, kita ajak rapat untuk membahas kekurangan itu,” pungkasnya.
Reporter : Irwan








