SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Untuk memberdayakan warganya sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur,
Gelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) serta BPD setempat.

Di tahun ini, Pemerintah Desa Ngampelsari akan mengalokasikan 20 persen dari Dana Desa (DD) atau sekitar 280 juta dari total Dana Desa yang ada. Dari angka tersebut pengurus BUMdes setempat sudah mengajukan tiga bidang usaha, yakni di bidang penggemukan sapi sebesar 116 juta, di sektor peternakan bebek sebesar 77.125 juta, selanjutnya disektor peternakan kambing 62,2 juta.

Dari pengajuan yang disampaikan oleh pengurus BUMdes Parikesit, Pemerintah Desa Ngampelsari telah menyetujuinya semuanya.

Sekretaris BUMdes Parikesit, Filsen Aldina Cendana, dalam keterangan persnya pihaknya menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang diserahkan ke BUMdes ini merupakan tanggungjawab besar, karena menyangkut kesejahteraan warga dan PAD desa. Sabtu (11/10/2025)

“Kami tidak ingin, 20 persen dana desa yang digelontorkan kepada BUMdes ini pertanggungjawabannya nanti tidak jelas, tidak seperti pengurus BUMdes yang lalu. Untuk itu pada malam ini kami sampaikan secara terbuka di hadapan teman-teman semua,” kata Dina, pada Jum’at malam (11/10) di pendopo Balai Desa Ngampelsari.

Disinggung soal pengusiran yang dilakukan oleh Kaur Kesra kepada warga hendak mengikuti Musdesus, Dina menyampaikan bahwa, pengurus BUMdes sengaja memberi informasi terkait Musdesus ini.

“Kami tahu, tipikal warga Ngampelsari itu bagaimana, makanya di era kepengurusan yang baru ini, kami tidak mau di cap oleh warga yang aneh-aneh. Kami ingin berjalan sesuai regulasi yang ada,” sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah, mengapa warga nekat ingin mengikuti Musdesus ini ? Prihandono warga RT 5 RW 2, desa setempat, Ia mengatakan kalau tidak percaya lagi dengan kinerja Kepala Desa dan perangkatnya.

“Benar, saya tadi yang diusir dari ruang rapat oleh pak Modin, padahal saya ikut rapat ini tujuannya ingin tahu progres selanjutnya alokasi dana ketahanan pangan ini. Kalau di pengurus BUMdes sebelumnya, ada dana turun Pemerintah Desa langsung menunjuk orang siapa yang akan mememgang dana tersebut. Akhirnya dana-dana tersebut tidak jelas jluntrungnya, di anggap hangus, tidak ada laporan pertanggungjawaban (LPJ), warga pun disingkur sama mereka, untuk itu pada malam ini kami ingin ke transparansian, baik dari pengurus BUMdes maupun Pemdes,” jelasnya.

Reporter : Irwan

Editor : Irwan

,