SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Kabar adanya pemeriksaan yang dilakukan tim Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menuai perdebatan publik.

Bupati Sidoarjo membantah adanya pemeriksaan tersebut di Pendopo Delta Wibawa. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh seorang anggota kepolisian yang enggan disebutkan namanya. Ia membenarkan bahwa tim Tipidkor Bareskrim Polri memang melakukan pemeriksaan tertutup di Mapolresta Sidoarjo pada Kamis (6/11/2025).

Perbedaan informasi ini memicu pertanyaan publik. Sejumlah kalangan menilai Pemkab Sidoarjo perlu bersikap lebih transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Di tengah polemik itu, pernyataan Bupati Sidoarjo saat menanggapi pemberitaan justru menjadi sorotan. Dalam salah satu komentarnya, Bupati menyebut adanya pihak yang “ngempet jadi W1” dan mengaitkannya dengan isu mutasi pejabat di lingkungan Pemkab.

Ungkapan tersebut dianggap sebagian pihak bersifat tendensius dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Ketua Daulah Indonesia Adil Salamah (DIAS) Sidoarjo, Husein, menilai seharusnya Bupati cukup memberikan klarifikasi soal pemeriksaan tanpa melibatkan isu personal maupun politis.

“Benar, Bupati berhak meluruskan pemberitaan yang dianggap tidak sesuai. Namun ucapan lanjutannya yang menyinggung soal ‘ngempet jadi W1’ dan mutasi pejabat justru menimbulkan tafsir yang tidak produktif,” ujar Husein saat ditemui di bantaran Sungai Buntung, Kecamatan Taman, Jumat (7/11/2025).

Husein mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu Wakil Bupati Sidoarjo memang sempat melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri terkait proses mutasi pejabat di kabupaten itu. Laporan tersebut bahkan ditanggapi serius oleh Kemendagri dengan memanggil kedua pimpinan daerah untuk dimintai keterangan.

“Artinya, langkah Wakil Bupati dilakukan berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan dasar pernyataan Bupati yang menyinggung pihak yang disebut “ngempet jadi W1”.

“Apakah ucapan itu didukung data dan fakta? Jika tidak, justru berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Sidoarjo maupun Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi terkait aktivitas pemeriksaan yang disebut-sebut berlangsung di Sidoarjo.