JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil menorehkan prestasi nasional dengan meraih Be Award 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI). Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada Pemprov Jatim dalam Kategori Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif.

Penghargaan diserahkan secara simbolis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dalam acara yang berlangsung di Gedung Langen Sasano Budoyo TMII, Jakarta, pada Kamis malam (20/11/2025) lalu.

Menanggapi pencapaian ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Be Award 2025 adalah bukti nyata bahwa Jatim telah menjadi pionir dalam implementasi teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan akuntabel.

“Penghargaan yang berhasil diraih menegaskan komitmen Jatim dalam transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan modern, efisien dan akuntabel, sekaligus memastikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya,”ucapnya.

Khofifah juga menekankan bahwa perolehan ini menjadi penyemangat bagi seluruh pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, Universitas, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk terus memaksimalkan penggunaan layanan sertifikasi dan tanda tangan elektronik.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik memegang peranan strategis untuk melindungi keamanan informasi layanan publik di tengah ancaman siber yang semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi antar instansi.

Khofifah berharap penghargaan ini akan memperkuat posisi Jatim sebagai daerah pelopor dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh instansi pemerintah didorong untuk bergerak semakin cepat, terintegrasi, dan aman dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan efisien.

Nugroho Sulistyo Budi menyoroti eratnya kaitan antara transformasi digital dengan isu keamanan digital, khususnya dalam konteks perlindungan data dan informasi melalui persandian atau kriptografi.

“Secara mendasar keamanan siber menjadi penting, karena tanpa sistem yang aman informasi tidak akan berjalan dengan aman,” tuturnya.

Ia berharap penghargaan ini dapat memacu semangat instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang telah mengimplementasikan sertifikat elektronik.