BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Aliansi Aktivis Jawa Barat bersama Aliansi Pandawa Lima menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, serta Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).

Aksi tersebut dipimpin Ketua Aliansi Aktivis Jabar, Asep Herna Mamay Taupiq, yang menegaskan bahwa seluruh pernyataan dan komitmen yang disampaikan pemerintah dalam berbagai forum harus benar-benar dibuktikan melalui pelaksanaan nyata di lapangan.

“Kami berharap seluruh pernyataan yang disampaikan, baik oleh peserta forum maupun oleh pejabat yang memiliki kewenangan, menjadi komitmen bersama dan tidak berhenti sebagai janji,” tegas Asep.

Menurutnya, dengan melihat kultur birokrasi yang selama ini terjadi di Jawa Barat, berbagai persoalan yang berulang—baik yang sudah pernah diingatkan maupun yang belum—harus dihentikan dan tidak kembali terulang.

Asep menilai, meskipun kebijakan strategis kerap berada dalam koordinasi lintas sektor, setiap kebijakan yang lahir dalam satu ruang pengambilan keputusan wajib memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan provinsi dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, perhatian dari kementerian dan pemerintah daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

“Faktanya di lapangan masih banyak keterbatasan, baik dari sisi personel, penyuluh, maupun pengawasan. Laporan yang naik ke pimpinan sering kali hanya menampilkan kondisi yang baik, sementara realitas di lapangan tidak selalu demikian,” ujarnya.

Selain itu, Asep mengkritisi pola pengelolaan kelompok pertanian yang dinilai masih didominasi oleh kelompok yang sama dari tahun ke tahun, tanpa adanya regenerasi dan pemerataan akses program.

“Jangan sampai program hanya berputar pada orang dan kelompok yang itu-itu saja. Pola seperti ini harus diubah,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan apabila pimpinan menggunakan kewenangan secara tegas, serta memastikan implementasi kebijakan benar-benar sampai ke daerah.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Aktivis Jabar juga mendesak penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dinas-dinas di kabupaten dan kota agar tidak terjadi perbedaan arah kebijakan.

“Kebijakan pusat, provinsi, dan pelaksana di lapangan harus satu arah. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” kata Asep.

Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut adanya regulasi yang tegas dan penerapan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran. Minimnya keterbukaan, menurut Asep, kerap memunculkan prasangka dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Untuk itu, ia meminta agar penindakan terhadap oknum yang terbukti melanggar dipublikasikan secara terbuka, sehingga publik mengetahui bahwa pengawasan benar-benar berjalan.

Asep menegaskan, hasil pertemuan antara massa aksi dengan pihak pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan lisan semata, tetapi harus dituangkan dalam berita acara serta rencana tindak lanjut yang konkret.

“Pernyataan tanpa implementasi hanya akan menjadi wacana. Sementara amanah dan sumpah jabatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” pungkasnya.

Ia berharap seluruh lembaga dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan di lapangan demi kepentingan masyarakat. (Fey)