JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Klaim dana Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali disampaikan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa malam (17/11/2026).
Fahd menyebut uang senilai sekitar 3,9 juta dolar AS tersebut merupakan dana talangan untuk kepentingan Muktamar NU, sekaligus menuding KPK telah melakukan kesalahan dalam penangkapan dirinya terkait perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Usai menjalani pemeriksaan, Fahd kembali menegaskan bahwa dana Rp70 miliar yang dikaitkan dengan perkara tersebut bukan merupakan uang hasil tindak pidana korupsi, melainkan dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena nilai uang yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah dan dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi pengurusan HGB yang tengah ditangani KPK.
Selain menyampaikan klaim mengenai penggunaan dana tersebut, Fahd juga mempertanyakan proses hukum yang menjerat dirinya. Ia menilai KPK telah salah menangkap dirinya dalam perkara tersebut.
Klaim Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
Dalam keterangannya, Fahd menyebut dana sebesar Rp70 miliar atau sekitar 3,9 juta dolar AS merupakan dana talangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama.
Klaim tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perkembangan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah. Penggunaan dana dengan nilai besar itu membutuhkan penjelasan mengenai asal-usul, aliran, pihak pemberi, penerima, serta tujuan penggunaannya.
Namun, klaim Fahd mengenai dana talangan untuk Muktamar NU tersebut masih perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum. Keterangan yang disampaikannya tidak dengan sendirinya membuktikan status maupun peruntukan dana tersebut.
Fahd Tuding KPK Salah Tangkap
Selain mempersoalkan kaitan dana Rp70 miliar dengan perkara yang sedang berjalan, Fahd juga menyampaikan tudingan bahwa KPK salah menangkap dirinya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya bantahan dari Fahd terhadap proses hukum yang menjeratnya. Meski demikian, penilaian mengenai benar atau tidaknya tudingan tersebut harus didasarkan pada fakta penyidikan, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku.
KPK diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konstruksi perkara, dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait, serta dasar penetapan dan penangkapan dalam kasus tersebut.
Berawal dari OTT Kasus HGB ATR/BPN
Perkara yang menyeret Fahd berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk di wilayah Kabupaten Bogor.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan hak atas tanah yang berada dalam kewenangan instansi pertanahan.
Munculnya klaim dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU serta tudingan salah tangkap dari Fahd menambah dinamika penanganan perkara tersebut.
Publik kini menantikan penjelasan resmi KPK mengenai hubungan dana yang diklaim sebagai dana talangan Muktamar NU dengan konstruksi perkara dugaan korupsi pengurusan HGB ATR/BPN.
Kejelasan mengenai asal-usul dan aliran dana, serta pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan, menjadi penting agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

