PONOROGO, BERITAPONOROGO.COM: Kesempatan masyarakat untuk menyewa dan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo bakal diperluas mulai 2027. Kebijakan ini disiapkan agar pemanfaatan barang milik daerah (BMD) tidak terus berputar pada pihak atau penyewa yang sama.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menginginkan pengelolaan aset daerah memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat. Selama ini, sejumlah aset yang diminati untuk disewa ternyata sudah lebih dahulu dikuasai penyewa sebelumnya.
“Karena saat ini ada beberapa yang ingin menyewa ternyata sudah tersewa. Dan biasanya, orangnya itu-itu lagi. Harapan saya ke depan bisa dibuka untuk masyarakat yang lain juga, jadi lebih adil,” kata Lisdyarita.
Pernyataan tersebut disampaikan Lisdyarita saat menanggapi pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama DPRD Ponorogo.
Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah tidak cukup hanya sebatas menjaga dan mencatat kepemilikan. Aset yang memiliki potensi ekonomi juga perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih luas, termasuk menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain membuka kesempatan penyewaan bagi masyarakat yang lebih luas, Pemkab Ponorogo juga mengevaluasi nilai sewa sejumlah aset. Penyesuaian tarif dimungkinkan dilakukan terhadap tanah maupun bangunan yang memiliki nilai ekonomi, termasuk pertokoan.
Namun, perubahan tarif tersebut tidak akan diberlakukan secara seragam. Pemerintah akan mempertimbangkan karakteristik, lokasi, jenis, serta potensi masing-masing aset sebelum menentukan besaran sewanya.
Pembenahan juga menyasar kondisi fisik bangunan milik pemerintah. Sejumlah bangunan yang membutuhkan peremajaan akan dievaluasi agar lebih layak dan memiliki nilai pemanfaatan yang optimal.
Di balik rencana optimalisasi tersebut, Pemkab Ponorogo masih menghadapi pekerjaan rumah dalam penataan administrasi aset. Berdasarkan inventarisasi tahun 2026, pemerintah daerah memiliki 3.571 bidang tanah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.872 bidang telah bersertifikat. Sementara 699 bidang lainnya masih belum memiliki sertifikat.
Selain tanah, Pemkab Ponorogo juga mencatat sebanyak 2.994 gedung dan bangunan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
Data tersebut menjadi bagian penting dalam pembenahan pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah perlu memastikan aset tercatat dengan baik, memiliki kepastian administrasi, serta diketahui kondisi dan status pemanfaatannya.
Melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bersama perangkat daerah terkait, inventarisasi dan evaluasi akan diarahkan pada aset yang telah disewakan, belum dimanfaatkan, membutuhkan pemeliharaan, maupun memiliki peluang untuk dikembangkan.
Pengawasan terhadap aset yang digunakan pihak ketiga juga menjadi perhatian, baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun kondisi fisik di lapangan.
Pemkab Ponorogo berharap pembenahan tata kelola tersebut dapat mendorong pemanfaatan aset daerah secara lebih transparan, produktif, dan akuntabel.
Dengan rencana perluasan akses penyewaan mulai 2027, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan kekayaan daerah. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui aset pemerintah, sementara daerah memperoleh manfaat dari optimalisasi PAD.

