Komisi D DPRD Jatim Minta Pemprov Jatim Beri Perhatian untuk Madura yang Belum Didukung Pasokan Listrik yang Memadai

ANANG 20 Jan 2023

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Ekkonomi masyarakat Madura yang perlahan-lahan bangkit ternyata masih punya masalah dengan kapasitas kebutuhan listrik. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Ashari melihat kebutuhan listrik masyarakat Pulau Garam ini dari hari ke hari makin menungkat, sayangnya ini tidak dibarengi dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan.

“Di Madura sekarang itu penambahan watt sangat luar biasa, dan ini menunjukkan perkembangan ekonomi Madura itu meningkat. Sehingga disitu BUMN melalui PLN nya menambah daya kalau tidak salah 330.000 watt yang sekarang sedang dibangun di Suramadu. Nah sekarang dari sisi Surabaya ke Maduranya hampir selesai, baru kita menginjak dari Madura ke Surabaya, jadi kanan-kiri. Kalau dilihat dari perkembangan ini peningkatan kebutuhan listrik di Madura itu adalah meningkatnya luar biasa, sehingga PLN tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka dibutuhkan penambahan,” ungkapnya, Jum”at (20/1/2023).

Ashari menjelaskan kebutuhan listik ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Jatim karena pemadaman listrik sering kali terjadi di Madura, “Kalau di perkotaan sih normal ya, tapi kalau di desa itu satu hari hidup, satu jam mati, hidup lagi, makanya ya solusinya perlu penambahan,” tambah politisi Nasdem ini.

Pria asli Madura ini juga mengaku prihatin dengan kondisi kapasitas listrik di Kepulauan, “Di kepulauan perlu dicarikan solusi. Di Sampang itu ada satu pulau, dulu pakai tenaga surya yang melalui solar. Dikelola oleh salah suatu komunitas organisasi disitu, urunan dan sebagainya, ternyata sekarang sudah mati. Karena butuh biaya besar, masyarakat tidak kuat. Satu hari solarnya butuh 75 liter. Siapa yang mau bayar. Jadi dari situ perlu terobosan baru,” urainya.

Padahal , lanjutnya di daratan, hanya dengan Rp.50.000.- sudah cukup untuk satu bulan dengan kapasitas 450 watt. “Bagaimana menjadi solusi PLN kebutuhan listrik memenuhi kebutuhan terutama di kepulauan. Kalau di daratan saya kira kita hanya tambal sulam. Nambah yang kurang dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan sistem token itu menjadi tinggi manfaatnya bagi masyarakat. Satu mengurangi kebocoran-kebocoran, kedua memang lebih murah sampai saat ini, tidak tahu ke depannya seperti apa. Malah kalau 450watt itu kemarin saya tanyakan, dia hanya menghabiskan Rp.35.000.- sebulan. Itu masih ada kulkas, masih ada TV,” tambahnya

.
Ashari mengakui saat ini APBD Jatim memang menganggarkan listrik di Kepulauan namun belum maksimal, selain itu juga beberapa kendala masih ditemui dilapangan untuk bisa memenuhi keinginan masyarakat ini, “Memang PLN yang siap hanya trafo-nya. Kabelnya siap, hanya tiang yang tidak siap, sehingga perlu dibantu oleh Pemprov. Mungkin bagi yang APBD nya mampu di Kabupaten atau Kota dia bisa kerjasama dengan PLN. Saya berharap Propinsi juga menggelontorkan anggarannya. Karena di Sumenep itu terdiri dari beberapa pulau yang sangat membutuhkan listrik untuk keseharian mereka,” pungkasnya. nang