SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Mendengar kabar dan tersebarnya jadwal kunjungan Anies Rasyid Baswedan (ABW) ke kota Surabaya pada 17 Maret nanti, dan desas desusnya akan bertemu dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. KH Zahrul Azhar Asumta / Gus Hans memberikan komentarnya.

“Menurut saya sah-sah saja orang Jakarta (Anies -red) ke Surabaya, melihat potensi atau ekspektasi yang dimiliki Ketua Umum Muslimat NU, bukan sebagai pribadi Gubernur Khofifah; orang melihat, suara sekian akan diget (dimaksimalkan -red),” ujar Dewan Penasehat GP Ansor Jawa Timur ini saat dihubungi via WA. Kamis, (16/3/2023)

Wakil Rektor Unipdu Jombang ini mengungkapkan, kberkaca kemarin, pada Pilgub Jatim tahun 2017 tidak berjalan dengan signifikan, banyak dari orang Muslimat NU nyaleg, banyak yang tidak lolos di Legislatif, tapi itu sah-sah saja.

“Ditengarai kondisi dana hibah kapan lalu, sepertinya ibu Gubernur tersandera dalam penggeledahan KPK, yang membuat sebagian publik mempertanyakan kredibilitasnya, tentang kebersihannya dalam memimpin Jawa Timur pada terlibat atau tidaknya pada kasus hibah,” tambahnya.

Pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang ini menambahkan, logika awam pun dari publik, bisa dikatakan kasus dugaan hibah tersebut, memang ranahnya Eksekutif (Gubernur -red), apapun yang dilakukan dari pihak lain, ini merupakan tanggungjawab dari pihak Eksekutif.

“Maka saya menyarankan KPK, segera memberikan tindak lanjut lebih cepat lagi, agar status orang tidak terganggu dalam kancah perpolitikan. Pastinya, dengan sosok Gubernur Jawa Timur itu punya hasrat untuk ikut meramaikan proses Pemilu 2024. Dengan status pada dugaan kasus itu, kasihan Ibu Khofifah. Saya juga menyarankan ke pak Anies, agar sebaiknya mencari kandidat calon wakilnya yang tidak ada sangkutannya dengan KPK,” imbuhnya.

Kalau di-track Khofifah dalam konteks Cawapresnya Anies, memang tidak dalam membuat posisi keputusan, cukup menjalankan tugas Presiden terpilih kelak. Jadi jika mereka terpilih (Anies – Khofifah), bagi tugas yang penting-penting, untuk bagian-bagian seperti pengajian, menyapa masyarakat atau kegiatan penting lainnya bisa dilaksanakan oleh Wapres.

Ditambahkan Ketum IKA UPN Veteran Yogyakarta, “Saya sih berharap, Pilpres 2024 ini ajang politik dengan faktor utama yakni kapabilitas, bukan politik identitas. Beda orang melakukan pilihannya berdasarkan kemampuan/kapability, bukan faktor identity,” ujarnya.

Kalau mau sejalan dengan Presiden Jokowi, lanjut Gus Hans, kita semua diminta mengurangi, menghindari poltiik identitas. Munculnya nama Khofifah berpotensi untuk tetap masih adanya politik identitas, karena orang memilih bukan karena kapabilitasnya, tetapi identitasnya sebagai orang ormas keagamaan. (ari)