foto : Dokinfo Setwan DPRD Jatim

JAKARTA KANALINDONESIA.COM – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan DPRD Jatim agar meningkatkan kualitas kerjanya agar benar-benar menjadi wakil rakyat yang menyalurkan kepentingan masyarakat. Ini salah satu point’ yang disampaikan . Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir saat membuka Orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 di Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/9).

Tomsi Tohir menjabarkan masih ada saja daerah yang tidak bisa menjalankan APBD sesuai dengan yang sudah ditetapkan
“Penyerapan anggaran sangat-snagat rendah. Saya bersama Pak Presiden keliling Indonesia. Kalau penyerapan anggaran itu sangat-sangat rendah . Maka tidak ada uang pemerintah yang bereda, ekonomi akan lesu, sampai bulan Juni, Juli, Agustus ada yang cuman 13 persen,” kata Tohir.
Karenanya Anggota Dewan harus menjadi pengawas dalam pelaksanaan anggaran. Namun Tohir juga mengingatkan agar para Wakil Rakyat berhati-hati untuk Tohir mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat. Ia mengingatkan para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan. Jangan terjebak dengan kepentingan pribadi, lalu jadi ajang tawar menawar. ,” ujarnya tegas.
Sembari menunjukkan beberapa kasus menyangkut suap dan menyalahgunaan anggaran yang muncul di sejumlah media.

Masih terkait anggaran Tohir berharap agar pengelolaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebab sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.

“Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa membayar gaji pegawai dan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah. Namun, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut.

“Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah,” ungkap Tohir.

Ia juga menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam merencanakan anggaran, serta pengetahuan yang kuat untuk mencegah terjadinya defisit yang lebih parah.

“Kita harus memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, agar daerah tidak terjebak dalam utang atau krisis finansial,” tegasnya.

Pesan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran di masa depan, terutama menjelang Pilkada 2024. Nang
Acara Bimtek ini sendiri bertujuan memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas mereka. Nang