PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kabupaten Ponorogo siapkan langkah alternatif usai belum meraih Universal Health Coverage (UHC) lantaran tingkat kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kurang dari ambang batas minimal.

Diketahui, Pemkab Ponorogo tengah berjuang untuk meraih hal tersebut lantaran cakupan kepesertaan masyarakat dalam JKN masih kurang dari 98 persen.

Langkah-langkah dalam hal ini dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono akan melibatkan banyak pihak dan terobosan metode.

“Wacananya kita akan membuat semacam pilot project kepada desa/kelurahan agar mengikutkan warganya guna mencapai UHC, Persentase yang tertinggi akan kami beri semacam perhargaan. Tentu akan kami koordinasikan dengan dinas terkait dan kelurahan,,”ucapnya Kamis (10/10/2024).

Disamping wacana yang dikatakan Sekda, rupanya pihak Pemkab juga akan melakukan perbaikan verifikasi data verval yang ada di Dinas Sosial, juga akan mendorong Badan Usaha untuk mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS kesehatan.

Selain itu, dia menambahkan bahwa target capaian pada tahun 2025 tidak serta merta langsung memenuhi batas minimal. Alasannya hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Target 2025 kami sebesar 85-90 persen, karena butuh anggaran besar maka kami akan membagi sesuai skala prioritas. Kami juga minta alternatif dari pihak BPJS untuk kita bahas dalam APBD 2025,”tambahnya.

Sementara itu, Wahyu Dyah Puspitasari Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun mengatakan Kabupaten Ponorogo persentase kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih di angka 75 persen.

“Saat ini Ponorogo persentasenya 75,9 persen, artinya ada sekitar 742.000 dari 977.000 warga Ponorogo yang sudah tercover JKN,”tukasnya. (Imam_kanalindonesia.com)