BANGKALAN, KANALINDONESIA.COM: Kalau dulu, akal – akalan atau modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kebanyakan menelan korban warga pedesaan. Namun seiring zaman yang semakin canggih, tipu daya TPPO beralih menggunakan media sosial (medsos), baik itu Tiktok, WhatShap (WA) maupun Instagram (IG). Informasi tersebut disampaikan Kementerian Pendayaan Perempuan dan Anak (PPA) melalui Asisten Deputy Perlindungan Perempuan dan TPPO, Perencana Ahli Madya, Aresi Arminuk Smono. Pada acara Bimbingan Teknik (Bimtek) Dalam Rangka Penguatan Community Wach Untuk Pencegahan TPPO di Jawa Timur (Jatim). Diikuti puluhan peserta dari berbagai profesi dan gelar di Hotel Rossa Bangkalan, Jum’at, (18/10/2024).

Menurut penjelasan Aresi Arminuk, dari data angka – angka yang tersaji sangat memprihatinkan dan cukup meresahkan. Sebab jika melihat perkembanganya TPPO di Jakarta maupun daerah, dirasa perlu diambil tindakan. Minimal ada usaha pencegahan di pusat dan didaerah. Apalagi TPPO tersebut beririsan dengan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural (ilegal). Diduga menelan korban cukup tinggi di Jatim dan nomer 1 di Indonesia. Tepatnya di beberapa kabupaten – kota, seperti Blitar, Tulung Agung, Bangkalan dan kota lainya.

“Untuk menekan biaya penanganan TPPO yang tinggi, seperti pemulangan dan tinggal dirumah aman. Sebaiknya pusat maupun daerah melakukan alternatif pencegahan. Karena costnya kecil, lebih efektif dan efisien, “ucapnya.

“Dalam kasus TPPO tersebut saya berharap tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak, ikut berpartisipasi,” pintanya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Peelindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Tri Wahyu Liswati mengatakan kasus TPPO sekarang ini, ada juga berupa penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, kawin kontrak banyak terjadi di Bogor – Jabar penjeratan utang dan eksploitasi dikalangan anak – anak. Untuk pencegahan TPPO tidak semakin meluas, perlu melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kyai dan elemen masyarakat lainya.

“Peran tokoh agama sangat penting sebab dikalangan akar rumput mereka lebih mempercayai dan mendengar dawuh kyai,” kata Tri Wahyu Liswati.

Sementara itu, Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan, Sudiyo yang akrab disapa Yoyok menambahkan bahwa TPPO terjadi akibat faktor pendidikan, sosial ekonomi, SDM rendah. Serta kemiskinan juga sebagai salah satu pemicunya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan kyai.

“TPPO merupakan kejahatan serius, harus dihadapi lewat kampanye dan sosialisasi secara terus menerus,” kata Yoyok

Lebih lanjut Yoyok menyampaikan bahwa pihaknya pingin punya kantor dan ruang singgah untuk menampung korban TPPO. Sehingga mereka merasa terlayani dengan baik. Terkait pernyataan Perencana Ahli Madya, Aresi Arminuk Smono yang mengatakan kasus TPPO tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan, ini tidak ada alias nihil. Yoyok no comment dan tersenyum.

“Nanti waktu petugas kelapangan kita data kembali, “pungkas Yoyok. (sumaryanto_kanalindonesia.com).