Home / Jatim

Sabtu, 4 September 2021 - 05:49 WIB

Ahli: Pelanggaran SOP Merupakan Pelanggaran Administrasi yang Tidak Dapat Dipidana

Editor - admin

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Sidang lanjutan kredit macet bank Danamon senilai Rp20 miliar kembali digelar, di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda sidang lanjutan kali ini adalah, pembelaan.

Penasehat Hukum Didik menghadirkan dua orang ahli dari Fakultas Hukum (FH) pidana dan ahli Perseroan Terbatas (PT), Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Secara bergantian, kedua ahli itu memberikan keterangan di hadapan majelis hakim ketua, Suparlan S.H.

Dosen fakultas hukum Universitas Airlangga Taufiq menerangkan panjang lebar terkait pasal 49 ayat (2) huruf (b) tentang perbankan, dosen hukum itu menegaskan bahwa, pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) bank hanya bisa dipidana jika penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang atau benturan kepentingan yang dilakukan direksi, dewan komisaris, maupun karyawan bank.

Baca Juga  Mulai 15 Agustus 2022, Pelanggan KA Jarak Jauh Usia 18 Tahun ke Atas Belum Divaksin Booster Wajib Tes RT-PCR

“Jika tidak terbukti maka pelanggaran SOP merupakan pelanggaran administrasi yang tidak dapat dipidana,”katanya.

Lebih lanjut dikatakanya,” karena Standar Operasinal Prosedur (SOP) tidak masuk dalam satu rangkaian pasal tersebut,”ujarnya.

Adapun bunyi Pasal 49 ayat (2) huruf b anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam pidana.

Sedangkan saksi ahli kedua, Dian Purnama Anugerah membeberkan tentang undang-undang yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

Dikatakanya, bahwa di dalam perusahaan yang namanya melanggar SOP, tidak bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, pelanggaran-pelanggaran SOP itu bersifat internal, jadi jika ada di dalam perusahaan itu harus peringatan terlebih dahulu dan kemudian memberi sanksinya secara internal.

Baca Juga  Bangkitkan Semangat Kemerdekaan, DHC BPK 45 Kota Madiun Bagikan Ratusan Bendera Gratis

Pihaknya menganalogikan, ada seorang satpam, ada SOP bila membukakan pintu dengan tersenyum, dan di kemudian hari, dia (Satpam-red) membukakan pintu terus tidak tersenyum, apakah itu bisa dikatakan perbuatan yang melawan hukum, tidak.

“Jadi harus dipahami SOP itu, menjadikan pedoman di dalam perusahaan ketika mereka menjalankan usahanya,”tegas Dian.

Ia menambahkan,”Perseroan Terbatas adalah entitas hukum yang mandiri, jadi pertanggungjawabannya melekat pada entitas itu sendiri. Kecuali, menjadi tidak terbatas kalau pemegang saham, direksi, komisaris dan karyawan terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian,” tutup Dian.

Share :

Baca Juga

Penyerahan penghargaan dan apresiasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 2022 (1443 H)

Birokrasi

Angkasa Pura 1 Terima Penghargaan Dari Kemehub RI Terkait Angkutan Lebaran Terpadu 2022

Jatim

Dorong Percepatan Vaksinasi, Kapolres Gresik Beri Penghargaan pada Satgas Covid-19

Jatim

Polres Ponorogo bersama TNI dan Dinas Peternakan Antisipasi Virus PMK

Daerah

Para Gus se Jatim Dorong Gus Muhaimin Maju Capres 2024

Jatim

265 Anak Yatim Piatu Terdampak Covid 19 di Ponorogo Mendapat ATENSI dari Kemensos

Jatim

Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh PT. Kasih Jatim Terkesan Plin Plan alias Ngarang

Jatim

Tenaga Honorer Beban bagi Pemkab Lamongan

Daerah

Silaturahim ke Kejati, PKS Jatim Siap Sinergi dan Kolaborasi Pembinaan Kebangsaan dan Hukum