Home / Daerah / Jatim

Sabtu, 12 Februari 2022 - 06:59 WIB

Anwar Sadad Mengajak Isi Ruang Publik dengan Pemikiran-pemikiran Jernih

Editor - ANANG

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – “Perguruan tinggi adalah lembaga yang memproduksi pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, teori-teori, atau ide-ide yang akan jadi bahan baku bagi suatu kebijakan yang bermutu,” jelas Anwar Sadad dalam acara studium general yang digelar Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah bertajuk “Membengun Kolaborasi untuk Meneguhkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi”, Kamis (10/2).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu menerangkan bahwa perguruan tinggi merupakan bagian sangat penting dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, urgensi itu dapat dinilai baik dalam tinjauan sosiologi maupun agama.

Dalam tinjauan agama, referensi penting dalam ajaran agama menegaskan kehidupan di dunia ini, dibangun dengan empat pilar. Pertama, kontribusi pemikiran dari ulama atau cendikiawan. Kedua, kebijakan yang adil dari umara (pemimpin). Ketiga, kontribusi kaum elit secara ekonomi, kaum filantropis, dalam aksi sosial untuk kepentingan publik. “Yang keempat adalah keridhoan dan doa orang-orang fakir miskin,” jelas politikus keluarga Ponpes Sidogiri ini.

Baca Juga  Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat

Empat pilar itu, Sadad melanjutkan, bisa menjadi dasar untuk merancang dan membangun kolaborasi. Ia menilai semua itu memiliki manfaat dan ketergantungan. Lebih-lebih kolaborasi kampus dan pemerintah itu penting untuk membuat suatu kebijakan.

Hal ini bukan tanpa alasan, di masa-masa awal kemerdekaan, para politikus yang mewarnai dan berjasa dalam proses berdirinya negara Indonesia merupakan kaum intelektual. Nuansa intelektualisme amat kental, karena founding fathers di antaranya adalah guru dan dosen.

Di samping itu, Sadad tak menampik bahwa panggung politik dewasa tak memberi ruang yang cukup besar kepada kaum intelektual. Imbasnya, perdebatan di ruang publik justru diriuhkan oleh gimmick dan politicking. Menurutnya, kondisi itu amat kontras dengan suasana di awal-awal kemerdekaan Indonesia yang berisi pemikiran-pemikiran jernih.

“Ini salah siapa? Tidak ada yang bisa disalahkan. Tugas partai politik memang harus merekrut dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar panggung politik kita diisi kembali dengan perdebatan-perdebatan intelektual seperti tergambar dalam perdebatan BPUPKI menjelang kemerdekaan, sangat dalam, sangat bernas, oleh tokok-tokoh yang berintegritas,” lanjutnya.

Baca Juga  Kepala Desa Tidak Usah Takut, Kapolres : Diperas Laporkan !

Moderasi Beragama

Anwar Sadad menegaskan bahwa kode genetika masyarakat Islam Indonesia adalah islam wasathiyah (moderat), selalu berada di antara dua ekstrem. “Kalalu kita lihat sejarah teologi keagamaan ada Jabariyah dan Qadariyah, ada Khawarij dan Syiah, sementara al-Asy’ariyah ada di tengah-tengah atau sikap moderat atau dikenal dengan ummatan wasatha,” ungkapnya.

Sadad mengatakan cara pandang moderat inilah yang membuat Islam Indonesia dapat beradaptasi dengan zaman. Apalagi, setelah berakhirnya politik identitas, isu utama adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan multi-etnis dan multi-kultaral. Kesediaan untuk berkolaborasi tersebut telah dimiliki oleh watak dasar umat Islam Indonesia.

“Namun bergaul dengan dunia internasional yang multi kultural itu harus ditunjang dengan kompetensi, tanpa kompetensi maka kita akan digilas oleh peradaban pemikiran,” pungkasnya. Nang

Share :

Baca Juga

Birokrasi

BPUM  Semoga Jadi Pendongkrak Pertumbuhan  Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Jabar

Sambangi Warga Ps Kanit Binmas Polsek Cantigi Sampaikan Imbauan Patuhi Prokes

Jatim

Hindari Kerumunan di Masa PPKM Darurat, Bisa Manfaatkan RPH untuk Penyembelihan Hewan Qurban

Jatim

Singkronisasi Data Covid-19 di Sidoarjo, Dirsamapta Polda Jatim Sarankan Isoman ke Isoter

Jabar

Polsek Indramayu Bagi Sembako dan Masker untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Daerah

Babak Belur Diduga Dianiaya Kades dan Aparat Desa, Penarik Odong Dirawat Inap Di Puskesmas

Birokrasi

Wiwik tipu emak-emak berkedok jual minyak goreng murah

Jatim

Pembiaran POM Mini, di Lamongan Belum adanya Regulasi yang Jelas