Menu

Mode Gelap
Saksi Kunci Sebut BBM Hasil Penggelapan Dijual ke PT Bahana Line Kepergok Selingkuh, Ribut Winarko Cekik dan Tusuk Istri 8 Kali Tukang Las Asal Sidoarjo Dituntut Jaksa Hukuman Mati Sidang Mafia BBM Laut, Jaksa Cecar Direksi PT Bahana Line Soal Keluar Masuk Uang Perusahaan Jaksa Tuntut Mantan Panpel Arema FC Abdul Haris 6 Tahun 8 Bulan Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang

Kanal Ekbis · 27 Des 2022 13:03 WIB

Caruk Marut Perizinan di Tengah Potensi Tambang Kalimantan Tengah


 Caruk Marut Perizinan di Tengah Potensi Tambang Kalimantan Tengah Perbesar

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Wilayah Kalimantan Tengah ternyata kaya akan potensi bahan tambang mulai dari batubara, emas, tembaga hingga komoditas mineral bukan logam jenis tertentu.

Namun, belum semua potensi tambang yang ada di kawasan tersebut bisa diolah dan dimanfaatkan, karena caruk marut dan tumpang tindih izin yang diberikan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 15,357 juta hektar. Namun luas area yang mengalami izin tumpang tindih di Kalimantan Tengah mencapai 6,2 juta hektare atau 40,35% dari total luas wilayah provinsi tersebut.

Angka tumpang tindih itu berdasarkan peta indikatif tumpang tindih perizinan di Kalimantan Tengah. Tumpang tindih perizinan terjadi antara satu sektor sumber daya alam dengan lainnya di Kalimantan Tengah.

Tumpang tindih dan overlapping Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, misalnya, overlapping antara WIUP/IUP yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/Menteri dengan Gubernur untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, khususnya di Kabupaten Sukamara dan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, Kotawaringin Timur, Murung Raya dan Barito Timur. Hal ini berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia.

“Ya, harus diakui, di Kalteng itu ada permasalahan di dunia pertambangan. Pertama, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengeluarkan surat keputusan nomor 540/857/IV.1/DESDM tertanggal 11 Oktober 2022 yang kontroversial, yang berisi pengembalian/penolakan permohonan WIUP dan pembatalan WIUP/IUP yang sudah didapat para pengusaha tambang dari Pemerintah Pusat/Kementerian. Begitu dilimpahkan ke provinsi, seharusnya Gubernur meneruskan, ini malah membatalkan izinnya. Dengan keputusan Gubernur tersebut ada lebih dari 160 perusahaan yang terkena dampaknya berupa penolakan permohonan dan pembatalan WIUP” ucap seorang sumber, Jumat lalu (23/12/2022).

Surat Gubernur nomor 540/857/IV.1/DESDM itu mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Pemerintah nomor 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana pada pasal 27 menyebutkan bahwa permohonan WIUP dan keputusan menerima/menolak WIUP menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Menteri. Peraturan Pemerintah nomor 96 tersebut juga telah mencabut Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2018 yang menjadi pertimbangan Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020 yang dijadikan acuan surat Gubernur nomor 540/857/IV.1/DESDM yang kontroversial tersebut.

Kedua, terjadinya tumpang tindih lahan tambang. Lahan tambang perusahaan lama dengan SK Menteri banyak ditindih oleh perusahaan baru yang tiba-tiba muncul dengan nomor SK Gubernur. Atas dasar itu, perlu adanya persyaratan perizinan yang transparan dan fair di sektor perizinan pertambangan.

Selain itu, perlu juga dilakukan penegasan terkait hak atas pemilik lahan sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi pemegang IUP. Apabila permasalahan-permasalahan ini dibiarkan maka akan menghambat investasi yang berakibat tidak terjadi peluang kesempatan kerja dan peluang berusaha di sektor lain yang terkait. Dengan demikian roda perekonomian Kalimantan Tengah akan melambat dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. (Rudi_Kanalindonesia.com)

Artikel ini telah dibaca 66 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jadi Gudang Ternak Indonesia, NTB Harus Kembangkan Food Estate Sektor Peternakan

8 Februari 2023 - 13:44 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi Tak Pernah Surut

8 Februari 2023 - 08:37 WIB

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

7 Februari 2023 - 15:24 WIB

Lemhannas: Keketuaan Indonesia ASEAN Perkuat Sentralitas Kawasan Asia Tenggara

6 Februari 2023 - 18:33 WIB

Presiden Jokowi Minta OJK Dukung Program Hilirisasi

6 Februari 2023 - 16:21 WIB

OJK

Bertemu Dewan Pers, Presiden Tekankan Soal Kebebasan Pers Bertanggung Jawab

6 Februari 2023 - 16:17 WIB

Trending di Kanal Nasional