Home / Daerah / Jatim

Kamis, 26 Mei 2022 - 00:01 WIB

DPRD Jatim Apresiasi Capaian WTP Pemprov Jatim dari BPK RI untuk ke 11 Kalinya

Editor - ANANG

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat tua simanjuntak (kanan) saaat mendampingi Auditor Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq (tengah) dan Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa (kiri)

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat tua simanjuntak (kanan) saaat mendampingi Auditor Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq (tengah) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri)

SURABAYA KANALINDONESIA.COM — DPRD Jatim menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPKK RI yang memberikan opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemprov Jatim untuk yang ke 11 kalinya, yang di 7 tahun terakhir didapatkan secara berturut turut. Opini disampaikan oleh BPK RI dalam sidang paripurna DPRD Jatim – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Jatim Tahun Anggaraan 2021 di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura no 1 Surabaya.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur kita menyampaikan terima kasih kepada BPK Republik Indonesia yang untuk ke-7 kalinya pemerintah provinsi bisa mendapatkan predikat WTP wajar tanpa pengecualian,” ungkap Sahat P Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim ditemui usai sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (25/5/2022).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan kesuksesan ini menunjukkan kebersamaan semua yang menjalankan pemerintahan di Jatim termasuk DPRD Jatim.

“Kita ini semua satu dalam pemerintahan provinsi Jawa Timur dari Fraksi yang ada hanyalah faksi Jawa Timur jadi keberhasilan WTP ini mencari keberhasilan kita bersama. Keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan,” kata Koordinator bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jatim ini

Baca Juga  Sosialisasikan Muhaimin Calon Presiden 2024 PKB  Jatim Lakukan Strategi Kader Ketok Pintu Warga

Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini juga menyebutkan capaian ini juga tidak lepas dari iklim politik yang kondusif dan adem di Jatim.

“Itu juga tidak terlepas dari peran dan dukungan partai politik dari seluruh partai politik yang memberikan kontribusi mewarnai perjuangan pemerintahan Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak. Jadi saya yakin bahwa keberhasilan WTP yang ke-7 kalinya ini juga dipengaruhi oleh faktor iklim kondisi politik yang cukup baik dan kondusif sehingga tingkat pemerintahan bisa berjalan baik di Jawa Timur,” ungkapnya.

Meski mengapresiasi capaian WTP ini, namun pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini mengingatkan Pemprov Jatim tentang temuan dan catatan dari BPK RI ini.

“Kita berharap pemerintah propinsi menindaklanjuti beberapa catatan catatan yang ada di berbagai sekktor OPD maupun lembaga dibawah pemerintah provinsi yang yang terkait catatan tadi untuk merapikan dan menyempurnakan pertanggung jawaban dan sistem pelaporan keuangan dalam waktu yang sudah ditentukkan dapat diselesaikan agar tidak menjadi kendala pada wakktu yang akan datang. Selamat kepada pemerintahan Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Wagub Emil Dardak yang untuk ke-tujuh kalinya pada hari ini bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian,” tandasnya.

Baca Juga  Usai Jalani Masa Tahanan, Mantan Bupati Jombang Nyono Suharli Bebas
Sahat Tua Simanjuntak bersalaman dengan Auditor Keaungan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq

Sementara itu Auditor Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq menyebutkan, bahwa BPK menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim yang harus segera ditindaklanjuti. Terutama pendapatan hibah langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUB) yang belum dicatat secara tertib.

“Kemudian, pengelolaan belanja hibah kepada masyarakat pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan sebesar Rp12,87 miliar,” kata Akhsanul Khaq.

Selain itu, dalam LHP Pemprov Jatim TA 2021, BPK juga menemukan kekurangan volume atas pelaksanaan empat paket pekerjaan belanja tak terduga pada dua SKPD sebesar Rp6,56 miliar.

“Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP sesuai dengan kewenangannya,. Jawaban atau penjelasan yang dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegasnya. nang

Share :

Baca Juga

Daerah

Petani di Tambaksari Kraton Pasuruan Wadul Panennya Gagal dan Merugi

Jabar

Berantas Peredaran Miras dan Prostitusi Ilegal Polsek Indramayu Rutin Operasi Pekat

Jabar

Antisipasi Gangguan Kamtibmas Personel Polsek Cantigi Gelar Patroli Sambang

Jabar

Polsek Juntinyuat Monitoring Rapid Tes Antigen Panpilwu Desa Pondoh

Maluku Utara

Usulan 7 Poin Ranperda yang Diusulkan Pemda Tikep Diterima DPRD Tikep dengan Beberapa Catatan

Jatim

Berdedikasi dan Pengabdian Tanpa Cacat, Tiga Personil Polres Jombang Dilantik Naik Pangkat

Jabar

Kapolsek Indramayu: Melalui Operasi Pekat Kami Berantas Peredaran Miras Ilegal

ACEH

Meriahkan Hari Bhayangkara, Polda Aceh gelar Lomba Menembak Eksekutif