Dukung Sikap Pusat, PKS Jombang Ikut Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

- Editor

Rabu, 7 September 2022 - 14:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Gelombang penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi terus berdatangan. Kini giliran, Ketua DPD PKS Jombang, Didik Darmadi juga serentak mendukung DPP dan Fraksi PKS DPR RI menyuarakan penolakan BBM bersubsidi naik.

Menurut Didik, alasan menolak kenaikan BBM ini, karena pemerintah seharusnya hadir membela kepentingan rakyat. Hal ini mengacu pada harga BBM bersubsidi tidak seharusnya naik, sebabaimana UUD 1945 menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

“Di Pasal 33 Ayat 1 menyebutkan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kami PKS harus berpihak pada rakyat, melalui semua unsur PKS yang ada, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi,” tegas Ketua DPD PKS Jombang, Rabu (7/9/2022) pagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Atas kenaikan BBM bersubsidi ini kembali dikatakannya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali pada beberapa bulan kemarin hingga sekarang.

Baca Juga :  Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen

“Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi,” terangnya.

Pria lulusan UNIBRAW juga menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih. Seperti yang dirasakan oleh tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja.

“Bahkan, para pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Dan bakal terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi,” imbuhnya.

Perlu diketahui, kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.

“Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembu 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah,” ucap pria berusia 40 tahun ini.

Didik juga mengatakan angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah. Bahkan, Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun yang diberikan.

Baca Juga :  Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

“Jadi itu juga tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi,” pungkasnya.

Sebagai Ketua DPD PKS Jombang, pihaknya menyatakan sikap, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia juga mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat,” tungkasnya.

Berita Terkait

Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib
Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track
Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil
HUT ke-44 Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Pacitan Gelar Baksos Secara Door to Door
Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen
Polisi Nyatakan Tidak Ada Kriminalisasi Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Pamekasan
Jelang Idul Fitri 1445 H, Mbak Cicha Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia
TPID Ponorogo Gelar Sidak, Ini Temuanya

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:24 WIB

Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:23 WIB

Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:46 WIB

Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:39 WIB

HUT ke-44 Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Pacitan Gelar Baksos Secara Door to Door

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:55 WIB

Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:29 WIB

Polisi Nyatakan Tidak Ada Kriminalisasi Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Pamekasan

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:18 WIB

Jelang Idul Fitri 1445 H, Mbak Cicha Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia

Rabu, 27 Maret 2024 - 16:21 WIB

TPID Ponorogo Gelar Sidak, Ini Temuanya

KANAL TERKINI

KANAL EKSBIS

OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian

Kamis, 28 Mar 2024 - 09:26 WIB