Home / News

Selasa, 13 Juli 2021 - 19:10 WIB

Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Terhadap Menkumham Tidak Berdasar Hukum

Editor - ANANG

JAKARTA KANALINDONESIA.COM : – Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH. usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum. “Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham” ujar Hamdan.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang nota bene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja. “Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting, dari pada kepentingan pribadi dan golongan,” kata Moeldoko pada wartawan (10/7).

Baca Juga  Rame Banget, Penumpang Lomba Agustusan di Bandara Juanda

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. “Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum.”

Hamdan juga menjelaskan, gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh, “Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak di sahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN” tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (2013-2015).

Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Dr. Hamdan juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara Dalil gugatan dengan substansinya. “Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas.”

Baca Juga  Takut Dikriminalisasi, Pelapor Bos PT Meratus Line Berlindung ke LPSK

Hamdan juga menegaskan, “Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum dinegeri ini.” tegasnya.

Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumhan atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi admistrasi sesuai Permen no 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik. Nang

Share :

Baca Juga

Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati (tengah) saat dikonfirmasi awak media, (foto: Ady_Kicom)

Birokrasi

Besok Sidang Lanjutan Kasus Cabul SPI Batu, Jaksa Pastikan JE Dituntut Maksimal

Birokrasi

Ratusan Mahasiswa Ubhara Ikuti Vaksinasi, Kapolda Jatim Tinjau ke Lokasi

Birokrasi

Hakim Tolak Praperadilan Andrianto, Kajari Surabaya: Putusan sesuai ketentuan dan perundang-undangan

Birokrasi

Diserahkan ke Kejari Kepanjen, Empat Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim Siap Diadili
Pelapor MM dan pengacara saat melapor ke LPSK (ISTIMEWA)

Daerah

Takut Dikriminalisasi, Pelapor Bos PT Meratus Line Berlindung ke LPSK

Bisnis

Hari Ibu, Umami Lakukan Edukasi Pada Mama di Rumah Melalui Tur Virtual Ajinomoto

Birokrasi

23 Orang Dinyatakan Reaktif Covid-19, PN Surabaya Terancam Lockdown Kembali

Birokrasi

Dankodiklatal Pimpin Penutupan Pendidikan Siswa Diktukba TNI AL Angkatan LII TA 2021