Isoter Diusulkan Fraksi PDI Perjuangan Jatim Untuk Jadi Solusi Atasi Claster Keluarga

- Editor

Minggu, 1 Agustus 2021 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Kondisi penularan Covid 19 yang masih mengkhawatirkan, terutama

banyaknya muncul kasus covid klaster keluarga, mendapat perhatian khusus dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno.

Politisi perempuan in menyarankan pembentukan pusat isolasi terpadu dan terpusat (isoter) di tiap-tiap balai desa maupun kelurahan yang ada di Jawa Timur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, persebaran kluster keluarga, harus menjadi perhatian serius antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten-kota di bawahnya. Melalui pusat isolasi terpadu dan terpusat ini, setidaknya dapat menekan persebaran kluster keluarga.

“Covid sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan isoter di tiap desa dan kelurahan, ini karena menyeruaknya semakin luas,” ungkap Sri Untari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (01/08/21).

Untuk mempersiapkan isolasi terpadu ini, kata Untari, tentunya harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti bed, kamar tidur, dan oksigen yang memadai.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isoter.

Anggaran yang dapat dilakukan refocusing, lanjutnya, dapat berupa anggaran refocusing pemerintah daerah, dan anggaran refocusing pemerintah provinsi. Serta dapat juga menggunakan dana desa, yang oleh pemerintah pusat, penggunaannya dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga :  Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil

“Ini semua dihitung dan masing-masing ini akan dibantu dengan jumlah populasi yang berbeda maka bed akan berbeda juga,” ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut berpandangan, langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan. Berkaca dari efektivitas Kampung Tangguh dapat melakukan penanganan pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro.

“Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan yang ada. Mereka bisa direkrut untuk membantu penguatan kampung tangguh,” jelas Untari.

Apabila langkah ini akan dijalankan oleh pemerintah, harus ada sosialisasi secara masif kepada warga di tiap daerah, melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiap kelurahan maupun kecamatan.

Hal ini, terang Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini, penting untuk dilakukan sehingga tidak ada lagi fenomena masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan pusat isolasi ataupun memberikan stigma negatif kepada warga yang terinfeksi Covid-19.

Baca Juga :  Satpol PP Pamekasan Razia Gerobak PKL Tak Bertuan Yang Sering Membuat Macet Arus Lalin

“Nanti bisa ada rembuk warga bahwa Covid bukan penyakit yang harus dijauhi oleh masyarakat. Yang kena Covid-19 harus dibantu, bukan dijauhi,” tuturnya.

Selain itu, pelaksanaan isolasi terpadu dapat memberikan ketenangan secara psikologis bagi pasien Covid-19. Pasalnya, pasien lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya.

Pemberian dukungan secara moril dari masyarakat disekelilingnya juga memiliki kontribusi cukup besar untuk mempercepat pemulihan warga terinfeksi Covid-19.

“Kita kampanyekan, melalui psikis yang sehat dan mental yang kuat, maka akan memperkuat dan menjaga imun kita untuk lebih fit,” ungkapnya.

Melalui langkah ini, wanita asli Malang ini meyakini program penguatan Kampung Tangguh di Jawa Timur dengan pembentukan pusat isolasi terpadu di tiap desa dan kelurahan akan mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Jawa Timur.

“Bisa lewat gotong royong semua orang di desa. Karena penyakit ini bisa menyasar siapa saja dan bisa menjangkit siapa saja. Psikis juga harus dapat perhatian. Saya kira kalau itu dilakukan dengan cara mikro, bisa cepat memutus mata rantai Covid-19,” pungkasnya. Nang

Berita Terkait

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan
Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Pantau Pasar di Tangerang Selatan
Kejuaraan Bulu Tangkis USM Open 2024 Siap Digelar, Ada Nomor Beregu Antarkelurahan Se-Kota Semarang
Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah
Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib
Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track
Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil
OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:50 WIB

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:36 WIB

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Pantau Pasar di Tangerang Selatan

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:29 WIB

Kejuaraan Bulu Tangkis USM Open 2024 Siap Digelar, Ada Nomor Beregu Antarkelurahan Se-Kota Semarang

Kamis, 28 Maret 2024 - 15:52 WIB

Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:24 WIB

Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:23 WIB

Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:46 WIB

Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil

Kamis, 28 Maret 2024 - 09:26 WIB

OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian

KANAL TERKINI

KANAL SUMATRA

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Kamis, 28 Mar 2024 - 17:50 WIB

suasana aksi damai Kades seluruh Indonesia yang menuntut perpanjangan massa jabatan dan penambahan anggaran desa di Senayan, Jakarta. (foto: istimewa)

KANAL NASIONAL

Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:38 WIB