Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid

- Editor

Kamis, 29 Juli 2021 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MADIUN, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien Covid-19 yang masih tinggi. LaNyalla juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Menurut LaNyalla, masih tingginya jumlah kematian pasien Covid-19 harus menjadi perhatian serius. Apalagi, jumlahnya cenderung mengalami peningkatan selama pelaksanaan PPKM.

Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, kasus kematian tertinggi sebesar 539 dalam sehari, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1-4 dengan jumlah 1.487, untuk data hingga 25 Juli 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

LaNyalla pun menyoroti data kasus kematian pasien Covid pada Selasa (27/7/2021), yang menembus angka 2 ribu kematian dalam satu hari, walaupun di hari yang sama, kasus sembuh Corona di Indonesia mencetak rekor dunia dengan hampir 50 ribu kasus sembuh yaitu 47.128 orang.

“Penambahan 2.069 kasus kematian akibat Corona dalam sehari pada 27 Juli, di saat perpanjangan PPKM level 1-4 masih dilakukan, merupakan angka yang fantastis. Untuk pertama kalinya kasus kematian Corona menembus angka 2 ribu dalam sehari, dan membuat Indonesia menempati peringkat pertama penyumbang kasus kematian Corona tertinggi di dunia,” tutur LaNyalla, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga :  Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah

Kementerian Kesehatan mengungkap lonjakan kasus kematian Covid-19 pada 27 Juli diakibatkan pelaporan data yang tertunda di beberapa kabupaten dan kota. Penundaan laporan itu dinilai membuat angka kematian Covid dalam sehari menjadi tinggi.

“Tapi, tetap saja itu menjadi fakta masih banyak kasus kematian akibat Covid di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata case fatality rate Corona di Indonesia masih sangat tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan,” tegasnya.

Senator asal Jawa Timur ini pun meminta pemerintah daerah memperbaiki program-program penanganan Covid di wilayah masing-masing.

Menurut LaNyalla, upaya penurunan kasus kematian Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Kepala daerah punya peranan penting untuk menjalankan program penanangan Corona sebaik-baiknya. Selain meningkatkan testing dan tracing, sosialisasi masif dan penerapan disiplin protokol kesehatan masyarakat harus dilakukan. Ingatkan warga, laporan kasus kematian Covid setiap harinya bukan hanya sekedar angka-angka saja,” sebutnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai, pemerintah dan masyarakat harus lebih kompak dalam perjuangan melawan virus Corona, mengingat saat ini zona merah Covid di Indonesia justru semakin bertambah.

Baca Juga :  Rolland E Potu Ingatkan Kominfo, Batasi Website Judi Online Masuk di Indonesia

Berdasarkan laporan terbaru Satgas Covid-19, saat ini terdapat 195 zona merah yang menunjukkan 37,94% daerah di Indonesia masuk dalam berisiko tinggi.

Kemudian terdapat 277 atau sekitar 53,89% zona oranye atau risiko sedang di Indonesia per 25 Juli 2021. Lalu zona kuning dengan risiko rendah sebanyak 41 daerah atau 7,98%, dan zona hijau yang tidak ditemukan kasus hanya 1 daerah saja ata 0,19%.

“Apalagi saat ini varian baru virus Covid, yaitu ‘Delta Plus’ (AY.1) yang masuk dalam kategori variant of concern (VoC) WHO sudah ditemukan di Indonesia. Pemerintah harus memberikan langkah-langkah antisipasi yang tepat agar varian baru ini tidak menimbulkan lonjakan kasus baru,” imbau LaNyalla.

Data per 28 Juli 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3.287.727 dengan tambahan sebanyak 47.79 dalam sehari. Sementara itu, tambahan kasus sembuh sebanyak 43.856 sehingga pasien sembuh Corona berjumlah 2.640.676 dan pasien Corona yang meninggal di RI sampai sekarang mencapai 88.659 orang di mana terdapat tambahan 1.824 kasus kematian dalam sehari.(*)

Berita Terkait

Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah
Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib
Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track
Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil
HUT ke-44 Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Pacitan Gelar Baksos Secara Door to Door
Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen
Polisi Nyatakan Tidak Ada Kriminalisasi Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Pamekasan
Jelang Idul Fitri 1445 H, Mbak Cicha Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 15:52 WIB

Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:24 WIB

Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:23 WIB

Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:46 WIB

Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:39 WIB

HUT ke-44 Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Pacitan Gelar Baksos Secara Door to Door

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:55 WIB

Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:29 WIB

Polisi Nyatakan Tidak Ada Kriminalisasi Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Pamekasan

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:18 WIB

Jelang Idul Fitri 1445 H, Mbak Cicha Pimpin Penyaluran Paket Sembako Bagi Lansia

KANAL TERKINI

suasana aksi damai Kades seluruh Indonesia yang menuntut perpanjangan massa jabatan dan penambahan anggaran desa di Senayan, Jakarta. (foto: istimewa)

KANAL NASIONAL

Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:38 WIB