Komisi E DPRDJatim Desak Pemprov Jatim Segera Bantu Tracing Warga Bangkalan

- Editor

Minggu, 6 Juni 2021 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Komisi E DPRD Jatim meminta ppemerintah provinsi Jatim segera mengerahkan bantuannya untuk menghadapi lonjakan Covid 19 yang terjadi di Bangkalan.

Ini perlu dilakukan agar persoalan yang terjadi di Bangkalan tidak semakin parah. Anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi megatakan dari kondisi dilapangan saat ini masyarakat Bangkalan
memerlukan support penuh dari pemerintah provinsi Jataim.

Desakan ini kata Adam perlu disampaikannya setelah Hari ini (Minggu/6/6/2021) Madura seolah di lockdown total, karena jalur dari dan ke Madura terjadi antrian hingga 5 Km dipintu gerbang Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan Bangakalan,.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dampak dari munculnya surat edaran berkop Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Kesehatan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang menyampaikan situasi dan kondisi perkembangan kasus penyebaran penularan virus Covid 19 yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, dalam beberapa hari ini mengalami peningkatan kasus yang signifikan serta adanya Tenaga Kesehatan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yang terkonfirmasi serta meninggal dunia. Sehingga akhirnya mereka yang mau keluar dan masuk Madura harus dilakukan swab antigen, dan menyebabkan kemacetan yang mengular,” kata Adam,Minggu (6/6/2021).

Baca Juga :  Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen

 

Agar tidak menimbulkan gejolak dan situasi yang tidak kondusif, Politisi Golkar ini mendesak Pemprov Jatim sesegera mungkin membantu pemkab Bangkalan dengan membuat beberapa kebijakan, “Salah satunya adalah dengan membantu pemkab Bangkalan untuk melakukan tracing kepada warga Bangkalan baik dengan swab antigen atau genose. Yang kedua adalah ini juga termasuk untuk Pemkot Surabaya, mereka warga Surabaya yang bekerja di Madura atau sebaliknya orang Madura yang bekerja di Surabaya di minta untuk Work From Home atau bekerja dari rumah saja, ” harapnya.

“Hari Minggu saja anterannya sudah sepanjang ini, apalagi jika hari hari aktif besok. Maka minimal ada kebijakan bagai warga Bangkalan jika ingin bepergian harus swab antigen terlebih dahulu, namun jika swab antigen terlalu mahal bisa disediakan tes Genose yang relatif murah,” kata Adam dengan nada khawatir.

Wakil rakyat Jatim yang Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini mengaku salut dengan walikota Surabaya yang sigap mengambil kebijakan, “Saya salut untuk walikota Eri Cahyadi yang sigap dalam mencegah penyebaran covid dengan varian baru. Semoga Surabaya dan wilayah lain tetap waspada dan mengantispasi sedini mungkin agar tetap bisa mengendalikan kondisi yaang sudah baik saat ini,” tambahnya..

Baca Juga :  Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

Yang tidak kalah penting , politisi muda ini meminta pihak Kepolisian mempertimbangkan kondisi jembatan Suramadu jika terjadi peningkatan volume kendaraan luar biasa di atas jabatan yang melintas di selat Madura ini, “Yang tidak kalah penting meminta kepada Polres Bangkalan dan Polrestabes Surabaya untuk berkoordinasi jangan sampai ada penumpukan volume kendaraan di jembatan suramadu, karena dengan padatnya volume kendaraan yang terjadi hari ini bisa berpotensi ambruknya jembatan tersebut,” tandasnya.

Seperti diketahui , Sabtu (5/6/2021) muncul surat bernomor: 445/3340/433.102. 1/2021 itu, tertanggal 5 Juni 2021 itu ditujukan kepada Bupati Bangkalan terkait perihal permohonan lock down ruang IGD.

Surat tersebut memohon kepada Bupati Bangkalan untuk memberikan ijin menutup sementara pelayanan di IGD sejak hari ini sampai 3 (tiga) hari kedepan yaitu hari Sabtu sampai dengan Selasa Tanggal 5 – 8 Juni 2021 (situasional) guna melindungi tenaga kesehatan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan. nang

Berita Terkait

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan
Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Pantau Pasar di Tangerang Selatan
Kejuaraan Bulu Tangkis USM Open 2024 Siap Digelar, Ada Nomor Beregu Antarkelurahan Se-Kota Semarang
Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah
Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib
Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track
Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil
OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:50 WIB

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:36 WIB

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Pantau Pasar di Tangerang Selatan

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:29 WIB

Kejuaraan Bulu Tangkis USM Open 2024 Siap Digelar, Ada Nomor Beregu Antarkelurahan Se-Kota Semarang

Kamis, 28 Maret 2024 - 15:52 WIB

Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:24 WIB

Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:23 WIB

Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:46 WIB

Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil

Kamis, 28 Maret 2024 - 09:26 WIB

OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian

KANAL TERKINI

KANAL SUMATRA

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Kamis, 28 Mar 2024 - 17:50 WIB

suasana aksi damai Kades seluruh Indonesia yang menuntut perpanjangan massa jabatan dan penambahan anggaran desa di Senayan, Jakarta. (foto: istimewa)

KANAL NASIONAL

Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:38 WIB