Home / Jatim

Jumat, 5 Agustus 2022 - 20:52 WIB

LSM Merah Putih bersama Mahasiswa Pacitan Pertanyakan Besaran Pos Anggaran Perjalanan Dinas anggota dan Pimpinan DPRD 

Editor - ARSO

PACITAN, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam wadah Konsorsium LSM “Merah Putih” bersama elemen mahasiswa Pacitan mempertanyakan besaran pos anggaran Perjalanan Dinas anggota dan Pimpinan DPRD Pacitan yang mencapai angka kisaran 40 an miliar rupiah.

Eleme GMNI, IMM dan Pemuda Muhammadiyah, LSM AMPuH, APPERKAT dan aliansi pedagang pasar Tulakan, menyoroti Perbedaan pagu anggaran antara perjalanan dinas anggota DPRD dan Pagu anggaran untuk infrastruktur. “Kami menyampaikan, perlu adanya evaulasi demi suksesnya roda pemerintahan guna dipakai sebagai tolak ukur maju serta sejahteranya masyarkat pacitan, ataukah belum,” demikian bunya siaran pers yang ditandatangani oleh Akha dan Bahtiar.

Meski agak kecewa karena para pimpinan dan anggota DPRD Pacitan tidak bisa menemui mereka, para aktivis itu bisa diterima Sekretaris Dewan, Ir. Didik Alih Prabowo, MM di ruang kerjanya, Jum’at Pagi 5/8-2022. Akha, salah satu koordinator audiensi, menyatakan, “Berdasar data yang kami himpun, Pada Tahun Anggaran 2020, Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebesar 46 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya Sebesar 25 Milyar.
Sedangkan pada 2021 Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota DPRD kab. Pacitan sebesar
37,596 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas
PUPR hanya Sebesar 38,615 Milyar.
Pada Tahun Anggaran berjalan di 2022, Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
sebesar 46,7 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya Sebesar 48 Milyar.”

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Ponorogo Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke 77 RI

Sementara, aktifist muda LSM AMPUH, Fadla menambahkan, “Mengingat dan mempertimbangkan urgensi dan untuk akselerasi kesejahteraan rayat, berdasar proporsi APBD Pacitan sekira 1,7 triliun, sudah terserap untuk gaji pokok pegawai saja sekitar 750 Milyar, belum tunjangan pegawi dan dana yang bersifat mandatory.
Atas dasar itu kami berharap anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD kab.Pacitan
kiranya agar dapat dievaluasi, untuk bisa dialihkan ke anggaran infrastruktur utamanya jalan poros kabupaten, poros Kecamatan dan desa. Upaya bersama itu paralel 7dengan mensukseskan Visi-Misi Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakil Bupati, Gagarin.”

Baca Juga  Berbaur Dengan Masyarakat Blitar, Kader dan Pengurus DPW Nasdem Jatim Seru Seruan Ikuti Pesta Rakyat 17 Agustus

“Apabila aspirasi kami tidak bisa mendapatkan response tepat dan terukur, kita siap turun dengan format kekuatan penuh dan berbagai langkah strategis lainnya, termasuk pendekatan legal,” pungkasnya.( Lc )

Share :

Baca Juga

Jatim

Angin Kencang Terjang 19 Rumah Warga Kabupaten Langkat

Daerah

Meriah, Ribuan Alumni Ponpes Darul Huda Mayak Hadiri Haul Akbar KH. Hasyim Sholeh

Jatim

Terima Reward Terbaik Produk Perencanaan, Kapolresta Sidoarjo: Kami Akan Terus Tingkatan Pelayanan

Birokrasi

Pengacara Pendiri Sekolah SPI Angkat Bicara: Pelapornya Alumni Tahun 2011

Jatim

Sengketa Tanah di Mojokerto, Majelis Hakim Menolak Seluruh Gugatan Penggugat
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun, saat bertemu Penjabat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi, Senin (20/6/2022). (foto: humas BPJS Kesehatan)

Birokrasi

Begini Upaya BPJS Kesehatan Dongkrak Pemenuhan Kuota PBI JK Jatim

Birokrasi

Tiga Oknum Polisi Surabaya Nyabu Sudutkan Saksi Penangkap dari Paminal Propam Mabes Polri

Jatim

Berikut Tiga Nama Lolos Verifikasi Calon Ketua PWI Jatim Periode 2021-2026