Home / Jatim

Kamis, 16 September 2021 - 15:57 WIB

PPM dan CSR PHE WMO Tingkatkan Kesejahteraan Warga Pesisir Utara Bangkalan

Editor - admin

BANGKALAN, KANALINDONESIA.COM:Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang diluncurkan selama ini. Telah membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pesisir utara Kabupaten Bangkalan.

Hal tersebut disampaikan General Manager (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina – Muhammad Arifin, saat mengelar pertemuan dengan wakil rakyat di gedung DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (16/9/2021).

Selain GM, hadir pula Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnain, SRVP HSSE Pertamina (Persero) Deddy Syam, Field Manager (FM) PHE WMO Sapto Agus Sudarmanto, Manager HSSE Zona 11 Andi Kurniawan dan Humas Zona 11 Achmad Setiadi.

“Selama ini kami sudah melaksanakan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan. Berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil sosial mapping kami menggagas beberapa program pemberdayaan masyarakat. Intinya kami ingin keberadaan perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan,” ujar Arifin.
AW
Sementara itu, Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnaen mengatakan, tahun 2021 ada 12 program yang telah dan akan dilaksanakan.

“Program pemberdayaan masyarakat dari KKKS harus berupa program/kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terdampak dari sekitar daerah operasi KKKS, dan program/kegiatan PPM harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bangkalan,” paparnya.

Baca Juga  Kepala Desa Tidak Usah Takut, Kapolres : Diperas Laporkan !

Indra menyarankan agar aspirasi atau usulan PPM dari masyarakat bisa diusulkan melalui Musrenbang Pemkab Bangkalan.

Pada bagian lain, Arifin menambahkan, program PHE WMO di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu dimanfaatkan untuk wisata laut dan Taman Pendidikan Mangrove.

“Kami mendukung salah satu dari 21 program prioritas Bupati Bangkalan, untuk menyelamatkan lingkungan menyusul hilangnya fungsi hutan mangrove dan tingginya tingkat abrasi di delapan kecamatan di Bangkalan,” lanjut Arifin.

Hasilnya bisa dirasakan saat ini. Ada peningkatan kerapatan mangrove seluas 4.300 hektare. Selain itu, kehadiran Taman Pendidikan Mangrove juga melindungi 40 spesies burung dan 29 jenis mangrove. Program ini juga memberdayakan 145 kepala keluarga mantan pekerja migran, tiga pelopor bank sampah, dan 1.500 penerima manfaat tidak langsung yakni kaum wanita yang terberdayakan.

“Sementara dampak ekonominya, peningkatan pendapatan kelompok, potensi multiplier effect, kontribusi pemerintahan desa, dan sumber daya masyarakat. Total nilai SROI (Social Return Of Invesment, Red) sekitar Rp 3 miliar hasil valuasi ekonomi hutan mangrove. SROI ini adalah penghitungan nominal aspek aspek manfaat yang diterima masyarakat, penghematan, biaya lingkungan setelah berjalannya program,” terang Arifin.

PHE WMO juga membuat wisata pasir putih di Tlangoh, di lokasi tempat penambangan pasir. Dengan adanya wisata itu, potensi penambangan pasir bisa ditekan. Program ini juga mengurangi volume timbunan sampah sekaligus membuat alam lebih lestari dengan penanaman dua ribu bibit cemara laut.

“Dari aspek sosial, 15 perantau mengelola wisata, 30 kelompok yang sebelumnya di PHK akibat pandemi covid-19, akhirnya bisa diberdayakan, dan ada 46 anggota perempuan berpartisipasi dan ikut berdaya. Begitu pula dari aspek ekonomi, ada peningkatan pendapatan kelompok dan potensi multiplier effect,” ucap Arifin.

Baca Juga  Usai Jalani Masa Tahanan, Mantan Bupati Jombang Nyono Suharli Bebas

Sementara di Desa Bandang Dajah, PHE WMO mengatasi krisis air bersih dengan membuka Hippam air bagi tiga desa sekitar.

“Sebelumnya warga harus menempuh jarak tiga kilometer untuk mengakses air bersih. Karena tidak lagi perlu berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih waktu ibu-ibu untuk keluarga bisa lebih banyak. Mereka juga bisa mengurangi anggaran untuk membeli air bersih,” jelasnya.

Dengan program ini, 6,6 juta kubik surplus air bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, untuk satu hektare lahan tidur, dan 300 kilogram pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, dan ada pemanfaatan enam ton cocopeat untuk membantu penghematan air.

“Sebanyak 15 anggota kelompok tani kami terberdayakan, sehingga ada peningkatan pendapatan,” ucap Arifin.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno berharap ada solusi bagi masyarakat nelayan terdampak.

“Carikan langkah agar nelayan terdampak. Harus ada diskusi lanjutan untuk menemukan solusi di warung kopi,” pinta Suyitno.

Komisi C mendukung keberadaan PHE WMO. Asalkan masyarakat terdampak ini tidak dibikin resah, harus ada solusi dan komunikasi ke depan agar aspirasi yang dibawa dari masyarakat nelayan bisa terakomodir, misalkan bantuan kepada siapa, kalau ke yayasan ke yayasan yang mana.

“Harus ada komitmen agar ke depan lebih baik lagi,” pungkas Suyitno. (sumaryanto.kanalindonesia).

Share :

Baca Juga

Jatim

Buka Musrenbang Kecamatan Kota, Wali Kota Kediri Ingatkan Hasil Musrenbang Harus Sentuh Kepentingan Masyarakat Secara Luas

Birokrasi

Alhamdulillah, Si Cantik Anak Pedagang Bakso Asal Surabaya Lolos CPNS Kejaksaan RI

Jatim

Antisipasi Peningkatan Bencana, Pemkab Kediri Apel Gelar Pasukan dan Peralatan

Jatim

Wakil Rakyat Madura Usung Song Osong Lombung Saat Membuka Pembekalan dan Uji Sertifikasi TKK

Birokrasi

Asprov PSSI Jatim Tunggu Bambang Suryo Catut Nama Keterlibatan Kasus Pengatur Skor dan Suap Liga 3 Jatim

Jatim

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar Beri Ucapan Hari Bhakti Imigrasi ke-72

Jatim

Hadapi Varian Omicron, Kadinkes Kota Kediri Berbagi Tips Penanganan Omicron

Jatim

PKD Ansor Ngrayun, Ini Kata Ketua MWC NU Setempat