Sengketa Lapangan Bogowonto Surabaya masih ‘Ulet’, PT Laksana Budaya Surati Presiden Jokowi

- Editor

Kamis, 10 Februari 2022 - 23:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Kasus sengketa lahan Lapangan Bogowonto Surabaya masih ulet. Hingga tim kuasa hukumnya, PT. Laksana Budaya surati Presiden Joko Widodo.

Dalam isi surat, PT. Laksana Budaya ini mendesak agar Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melepas lapangan Bogowonto sebagai aset kekayaan negara.

Kepada awak media, Hadi Pranoto selaku kuasa hukum PT. Laksana Budaya mengatakan, pihaknya memiliki bukti berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) lapangan Bogowonto dari hasil putusan gugatan di PTUN, kemudian banding di Tingkat Pengadilan Tinggi, Kasasi di tingkat Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali (PK).

“Kami mempunyai hak melalui Sertifikat Hak Pakai yang ditetapkan oleh putusan pengadilan,” tegasnya dalam konferensi pers bertajuk Quo Vadis Negara Hukum RI, pada Kamis (11/2/2022).

Namun, Hadi Pranoto mengaku kesal kepada pihak Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang sudah menghapus status sebagai aset negara. Dan kini lahan yang bersengketa tersebut dikuasai pihak TNI AL.

Seperti diketahui, bahwa PT. Laksana Budaya sudah menggunakan lahan itu sejak tahun 1950.

“HGB PT. Laksana Budaya pada tahun 1980 habis masa berlakunya. Saat proses perpanjangan tahun 1991, Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) mengajukan permohohanan hak pakai untuk TNI AL. Kemudian direspons BPN dengan penerbitan Surat Hak Pakai. Namun dalam proses gugatan, PT. Laksana Budaya ditetapkan sebagai pemegang Sertifikat Hak Pakai dan mencabut Sertifikat Hak Pakai nomor 43 atas nama TNI AL,” terangnya.

Baca Juga :  Kapolda Jateng Bagikan Tali Asih Kepada Ratusan Anak Yatim Piatu saat Tarling Bersama Forkopimda

Persoalan ini menurut Hadi Pranoto sudah dilaporkan ke Komnas HAM dan KPK, sebagai upaya untuk meminta keadilan.

“Kami juga berharap kepada Pak Presiden untuk memperhatikan persoalan ini, karena ada aparatur di bawah Presiden yang melakukan praktik semacam ini,” pungkasnya. Ady

Berita Terkait

Diduga Sakit, Seorang Pria Asal Banyumas di Temukan Tewas di Kamar Kos
Jelang Lebaran, Kapolda Jateng Tekankan Pengamanan Jalur Mudik dan Peredaran Petasan
Dihadiri Ratusan Jama’ah Masjid, Peringatan Nuzulul Qur’an di Selayar Berlangsung Semarak
Polsek Bandungan Lakukan Pembinaan Kepada Belasan Remaja Terlibat Perang Sarung
Jelang Berbuka, Polres Semarang Bagikan Ratusan Takjil
Buntut Protes Warga Dusun Grompol Cairkan CSR, Warga yang Lain Meminta PT SJA Ditutup
Masuk Hari ke-17 Bulan Ramdhan, Srikandi PLN Bagikan Takjil pada Masyarakat
Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 05:49 WIB

Diduga Sakit, Seorang Pria Asal Banyumas di Temukan Tewas di Kamar Kos

Jumat, 29 Maret 2024 - 04:26 WIB

Jelang Lebaran, Kapolda Jateng Tekankan Pengamanan Jalur Mudik dan Peredaran Petasan

Jumat, 29 Maret 2024 - 04:25 WIB

Dihadiri Ratusan Jama’ah Masjid, Peringatan Nuzulul Qur’an di Selayar Berlangsung Semarak

Jumat, 29 Maret 2024 - 03:05 WIB

Polsek Bandungan Lakukan Pembinaan Kepada Belasan Remaja Terlibat Perang Sarung

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:13 WIB

Buntut Protes Warga Dusun Grompol Cairkan CSR, Warga yang Lain Meminta PT SJA Ditutup

Kamis, 28 Maret 2024 - 20:34 WIB

Masuk Hari ke-17 Bulan Ramdhan, Srikandi PLN Bagikan Takjil pada Masyarakat

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:50 WIB

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan di Batalkan

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:36 WIB

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Pantau Pasar di Tangerang Selatan

KANAL TERKINI

KANAL MILITER

Entry Briefing Komandan Seskoal Laksma TNI Fauzi

Jumat, 29 Mar 2024 - 06:07 WIB