Home / Birokrasi / Daerah / Demokrasi / Hukum / Jatim / Nasional / News / Peristiwa

Senin, 18 Juli 2022 - 10:56 WIB

Sidang Anak Kyai Jombang, Kajati Jatim: Ada permintaan dari penasihat hukum terdakwa

Editor - ADDY

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati wawancara seusai sidang MSAT di PN Surabaya, (foto: Ady_Kicom)

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati wawancara seusai sidang MSAT di PN Surabaya, (foto: Ady_Kicom)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Usai persidangan, Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengatakan bahwa dari tim pengacara terdakwa Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT meminta persidangan dilaksanakan secara terbuka dan offline (tatap muka).

“Ada permintaan sidang terbuka dan offline dari penasihat hukum terdakwa. Dan itu harus diajukan secara tertulis sesuai aturan dari majelis hakim. Yang kami tangkap tadi alasannya kurang bisa koordinasi dengan terdakwa. Kalau dari kami tidak ada permintaan tersebut,” tutur Kajati Jatim selepas sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (18/7).

Saat disinggung terkait persidangan, menyampaikan bahwa agenda sidang yaitu pembacaan dakwaan. Menurutnya, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah melaksanakan tuntutan sesuai undang-undang.

“Tadi agendanya hanya pembacaan dakwaan. Jadi tidak ada arogansi dari lembaga atau apapun hanya ingin melaksanakan penegakkan hukum sesuai ketentuan UU,” katanya.

Baca Juga  Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat

Lebih lanjut Mia menyampaikan bahwa majelis hakim sudah memutuskan sidang akang dilanjutkan pada senin (25/7) pekan depan. “Agenda eksepsi (keberatan atas dakwaan JPU) dari penasehat hukum terdakwa,” ucapnya.

Sementara terkait isi dakwaan, menjelaskan bahwa penuntut umum mendakwa MSAT dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif.

“Yang pertama pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kedua 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman maksimal 9 tahun. Dan yang ketiga yakni pasal 294 KUHP ayat (2) dengan ancaman hukuman 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1KUHP,” bebernya.

Mia menerangkan, berdasarkan hasil penyidikan, pihak kejaksaan melaksanakan pemberkasan dan semua ada di dalam berkas perkara.

“Jadi nanti kita hormati semua ketentuan bahwa majelis hakim di persidangan dan dalam BAP yang kami sampaikan dalam pemeriksaan persidangan, apakah majelis hakim punya keyakinan terhadap pembuktiannya,” terangnya.

Baca Juga  Dandim 1707/Merauke Berikan Pengarahan Kepada Anggota Kodim 1707/ Merauke

Diungkapkan Mia, pembuktian hukum pembuktian hukum indonesia ada 4. pertama adalah pembuktian yang meyakinkan hakim seutuhnya, hanya semata-mata dari keyakinan hakim. Kedua keyakinan hakim dengan adanya alasan yang rasional.

“Ketiga adalah dengan penerapan hukum yang positif artinya ada alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dan disitu bisa dibuktikan bahwa yang bersangkuta bersalah dan harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang keempat adalah pembuktian negatif, bahwa disitu minimal ada 2 alat bukti yang cukup dan hakim harus punya keyakinan,” ungkapnya.

Sedangkan terkait saksi yang akan dihadirkan, Mia mengatakan melihat perkembangan nantinya. “Ini kan baru tahapan dakwaan, setiap ada perkembangan pasti akan kita rilis,” tandasnya. Ady

Share :

Baca Juga

Lifetrend

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19

Jatim

Sosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan, Wali Kota Kediri Harapkan Mahasiswa Banyak Melakukan Penelitian yang Aplikatif

Jabar

Bhabinkamtibmas Polsek Indramayu Bagi Sembako untuk Warga di Kelurahan Lemah Mekar

Birokrasi

Danpuslatdiksarmil Pimpin Kenkat 21 Bintara

Jabar

Berhasil Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, FKDB Kembali Jalankan Program Paroan Sapi dan Domba

Jatim

Pemkot Kediri Yakin IDI Mampu Jadi Wadah Pengembangan IPTEK Kedokteran
Pangdam XVIII Kasuari tinjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi

Peristiwa

Pangdam XVIII/Kasuari : Tenaga Kesehatan Adalah Garda Terdepan Tangani Pasien Covid 19

Birokrasi

Untag Surabaya Lakukan Pemetaan di Desa Minggirsari Blitar, Menuju Desa Wisata