Home / Jabar

Minggu, 26 Juni 2022 - 20:53 WIB

Soal Gugatan Presidential Threshold ke MK, Ketua DPD RI: Bagian dari Kemenangan Rakyat Lawan Oligarki

Editor - ARSO

BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan gugatan DPD RI ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari perjuangan rakyat melawan oligarki. Karena tanpa PT, rakyat bisa punya banyak pilihan calon pemimpin nasional.

Dikatakan LaNyalla, ketegasan sikapnya dalam memperjuangkan penghapusan PT bukan untuk kepentingan pribadinya mencalonkan diri menjadi Presiden, namun sebagai bagian dari upaya mengembalikan kedaulatan rakyat.

“Saya tegaskan di sini, demi Allah SWT, saya tidak akan selamat dunia akhirat, jika saya meminta-minta jabatan Presiden. Karena itu urusan takdir. Jika Allah memberikan amanah kepada saya, saya siap menerima untuk mempercepat mengembalikan kedaulatan rakyat,” tukas LaNyalla pada diskusi publik yang digelar Komite Peduli Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/6/2022).

Karena itu ia meminta MK jernih dan tegas menjaga konstitusi. Hal itu berkaitan dengan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur khusus tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.

Baca Juga  Dandim 1707/Merauke Berikan Pengarahan Kepada Anggota Kodim 1707/ Merauke

“MK harus berani memutuskan mana yang benar, mana yang salah. MK harus menjaga konstitusi, sebab dalam Pasal 6A UUD 1945 ambang batas pencalonan presiden sama sekali tak diatur,” kata LaNyalla

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, tak ada alasan bagi MK untuk mempertahankan Presidential Threshold. Jika dibiarkan, maka MK telah melakukan kesalahan yang fatal.

“MK tak boleh membiarkan negara ini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik yang membuat aturan seenaknya, tanpa ada sandaran hukum berdasarkan konstitusi kita,” tegas LaNyalla.

Ia pun mempertanyakan, kapan gugatan yang dilayangkan lembaganya akan diputus. LaNyalla juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja MK dalam memutus kasus judicial review Presidential Threshold ini. 

Baca Juga  Kepala Desa Tidak Usah Takut, Kapolres : Diperas Laporkan !

“Silakan rakyat mengawasi. Silakan tanyakan MK kapan keputusan yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat itu akan diputuskan. Mari kita tanyakan kepada MK. Silakan rakyat tanyakan kepada MK,” seru LaNyalla.

Jika aturan Presidential Threshold ini sudah dihapus, selanjutnya ia menyerahkan kepada rakyat untuk mencari pemimpinnya. “Siapa nantinya yang akan didorong oleh ‘Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan’, silakan saja,” kata LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara kelembagaan mengajukan judicial review (Uji Materi) terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencana itu disepakati oleh anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022).(*)

Share :

Baca Juga

Jabar

Operasi Pekat Polsek Indramayu Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Masa PPKM Level

Jabar

Jaga Obvit dari Gangguan Kamtibmas Personel Polsek Indramayu Gelar Patroli Wiralodra

Jabar

Survei Ipsos Tegaskan Bantuan Program Prakerja Paling Dirasa Manfaatnya oleh Masyarakat

Jabar

Personel Polsek Cantigi Rutin Sambangi Warga di Desa Tangguh

Jabar

Sambangi Desa Cangkring, Personel Polsek Cantigi Sampaikan Imbauan Prokes

Jabar

Polsek Indramayu Bagi Vitamin Kepada Masyarakat

Jabar

Polsek Indramayu Bagi Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19

Jabar

Perdagangan Miras Ilegal Masih Marak, Polsek Indramayu Gencar Operasi Pekat